Kementerian terkait perlu memprioritaskan pengenalan teknologi digital pertanian
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Adopsi teknologi digital di sektor pertanian mendukung upaya mewujudkan pertanian berkelanjutan.
“Adopsi teknologi digital dapat membantu memitigasi berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian dalam beberapa tahun terakhir, seperti penurunan luas lahan dan krisis iklim. Kedua hal tersebut menyebabkan banyak hal, misalnya bencana alam yang memaksa petani menunda penanaman. dan musim panen,” katanya. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Azizah Fauzi, dalam keterangannya, Rabu (12/10/2022).
Tantangan pertama adalah pemerintah belum memprioritaskan adopsi teknologi digital di sektor pertanian. Menurutnya, hal itu bisa dilihat dari Rencana Strategis Kementerian Pertanian (Kementan) 2020-2024 yang belum secara spesifik menjabarkan strategi adopsi teknologi digital. Akibatnya, dukungan pemerintah terhadap program-program tersebut masih terbatas dan tidak merata.
Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Pertanian dan kementerian terkait perlu segera menetapkan prioritas terkait pengenalan teknologi digital untuk sektor pertanian.
Tantangan kedua adalah rendahnya literasi digital petani. Mayoritas petani Indonesia rata-rata berusia lebih dari 45 tahun. Situasi ini membuat petani sulit beradaptasi dengan teknologi baru.
Meski begitu, semakin banyak anak muda yang bergerak di sektor pertanian menjadi harapan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan petani. Hal ini dapat diintegrasikan dalam program penyuluhan pertanian.
Adopsi teknologi digital di bidang pertanian juga dapat dilakukan dengan meningkatkan investasi di sektor pertanian. Penanaman modal dalam dan luar negeri dapat memungkinkan terjadinya transfer teknologi, pelatihan sumber daya manusia yang berdampak pada peningkatan kualitas pertanian.
Investasi dan regulasi yang dapat mendukung keterbukaan terhadap investasi sangat dibutuhkan saat ini, salah satunya dengan membangun infrastruktur pendukung dan digital. Ketiadaan keduanya dapat melemahkan daya tarik sektor pertanian kita, bahkan di tingkat nasional.
Perbaikan infrastruktur digital dapat dilakukan dengan memastikan regulasi terkait telekomunikasi stabil dan dapat diprediksi.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga perlu memberikan insentif kepada pihak swasta agar bersedia membangun infrastruktur digital di daerah terpencil. Pemerintah dapat memberikan subsidi atau keringanan pajak bagi pihak swasta yang bersedia.
Pemerintah dan swasta perlu terus mendorong penggunaan teknologi pertanian digital di Indonesia. Inovasi teknologi digital di sektor pertanian harus didukung untuk meningkatkan kualitas sektor pertanian kita.
Azizah menambahkan, luasan lahan pertanian tidak bisa lagi dijadikan acuan semata dalam meningkatkan produktivitas pangan. Mendorong kebijakan intensifikasi merupakan pilihan yang relevan dan relatif tidak berbahaya bagi lingkungan. Selain itu, penting untuk memfasilitasi inovasi pertanian melalui peningkatan penelitian dan pengembangan.
