Tekno  

APJII: Deklarasi Pemimpin Bali Bawa Penguatan Ekonomi dan Transformasi Digital

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hasiolan Eko P Gultom

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — KTT (KTT) G20 Bali ditutup pada 16 November 2022.

Hasil pertemuan para pemimpin dunia yang tergabung dalam G20 memuat 52 butir kesepakatan yang disebut Bali Leaders Declaration.

Di antara kesepakatan yang menonjol adalah seluruh anggota G20 berkomitmen mengadopsi teknologi digital untuk mendorong inovasi.

Masuknya adopsi teknologi dalam kesepakatan Bali Leaders Declaration, menurut Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif merupakan sinyal yang sangat positif bagi perkembangan transformasi digital baik bagi negara anggota G20 maupun seluruh dunia.

Seperti diketahui, lanjut Arif, sejak awal pandemi COVID-19 terjadi perubahan dan pergeseran aktivitas masyarakat dari tatap muka fisik menjadi virtual.

Baca juga: G20 Bahas Ekonomi Berbasis Digital, APJII Fokus Tingkatkan Kapasitas Indonesia Internet Exchange

“Oleh karena itu, APJII sependapat dengan kesepakatan seluruh negara G20 yang telah menekankan pentingnya transformasi digital, kolaborasi internasional untuk pengembangan keterampilan dan literasi digital,” kata Arif kepada wartawan, Kamis (17/11/2022).

Selain itu, teknologi digital juga dimanfaatkan dalam pemulihan berbagai sektor seperti pangan dan pertanian, perdagangan, ketenagakerjaan, industri, pariwisata dan investasi.

Arif mengatakan penyediaan konektivitas digital yang terjangkau dan berkualitas merupakan agenda bersama yang perlu dikawal oleh pemerintah dan pelaku usaha, termasuk penyedia layanan internet.

Tujuannya agar transformasi digital yang inklusif, humanis dan berkelanjutan dapat terwujud, sehingga berkembangnya ekosistem dan ekonomi digital.

Terkait pentingnya kolaborasi internasional dalam pengembangan keterampilan dan literasi digital, khususnya bagi perempuan dan masyarakat dalam situasi rentan, Arif menyampaikan, hal ini harus menjadi prioritas dalam meningkatkan inklusivitas keterampilan dan literasi digital.

Arif mengatakan, digitalisasi harus menyelesaikan masalah dalam hal mengurangi ketidaksetaraan gender, terutama bagi perempuan dan anak perempuan, dan peluang bagi orang-orang dengan kondisi rentan sehingga melalui platform digitalisasi mereka dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Menurut Arif, ini merupakan bentuk perwujudan nilai tidak ada yang tertinggal yang sedang digaungkan di seluruh dunia. Selain itu, APJII juga mendukung terciptanya lingkungan online yang kuat, aman, dan terlindungi. Aspek ini juga diperlukan untuk meningkatkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat dalam mendukung perkembangan ekonomi digital.

“APJII menilai diperlukan kebijakan konkrit dari Pemerintah untuk mewujudkan ekonomi digital yang berdaya, inklusif, terbuka, berkeadilan dan tidak diskriminatif yang mendorong penerapan teknologi baru, memungkinkan dunia usaha dan wirausaha berkembang, serta melindungi dan memberdayakan konsumen, sekaligus mengatasi tantangan terkait kesenjangan digital, privasi, perlindungan data, hak kekayaan intelektual, dan keamanan online,” kata Arif.

Arif mengatakan, APJII mendukung kesepakatan Deklarasi Pemimpin Bali untuk kampanye melawan disinformasi, ancaman siber, dan penyalahgunaan platform.

Leave a Reply

Your email address will not be published.