JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rida Mulyana mengatakan, kelebihan pasokan listrik yang dialami PT PLN (Persero) tidak perlu dikhawatirkan dan kemudian disalahkan banyak pihak.
Ia mengungkapkan, di saat banyak negara sedang mengalami krisis energi. Padahal, Indonesia sedang mengalami surplus energi. Alih-alih mengeluhkan apa yang terjadi, Rida mendorong hal ini untuk disyukuri, mengingat banyak negara lain yang saat ini mengalami krisis energi.
“Daripada mengeluh lebih baik disyukuri. Saya melihat ini sebagai hal yang positif, daripada kekurangan energi, dimana saat ini banyak negara yang mengalami kekurangan energi,” kata Rida di acara Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) di Senin (10/10/2022).
Rida mengatakan saat ini banyak investor yang mengharapkan ketersediaan energi hijau, untuk mendukung investasinya. Tantangannya saat ini, kapasitas energi dengan pembangkit fosil masih mendominasi, setelah sukses dengan program 35.000 megawatt atau 35 gigawatt.
Baca juga: Genset Terlalu Banyak, Listrik PLN Jadi Oversupply dan Bikin Rugi
“Keberhasilan program 35.000 Mega Watt mendorong melebihi kapasitas“Sayangnya, hal itu tidak berhasil untuk pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 7-8 persen, dan hanya tumbuh 5 persen,” lanjut Rida.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform Fabby Tumiwa menilai mega proyek pembangkit listrik 35 gigawatt (GW) periode 2015-2019 menjadi penyebab kelebihan kapasitas listrik atau over capacity yang terjadi di PT PLN.
Menurut dia, pada tahun itu, pemerintah terlalu optimistis dengan kebutuhan listrik masyarakat. Pasalnya, pada 2014 masyarakat cenderung kesulitan mendapatkan listrik. Misalnya untuk keperluan industri, Anda harus menunggu sekitar 1 tahun.
“Lebih dari kapasitas Hal ini terjadi karena perencanaan terlalu optimis dengan kebutuhan listrik, sehingga mega proyek 35 GW dimulai. Program tersebut direncanakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tahun 2014 kondisi listrik kita masih sulit, dan kalau mau tambah listrik masyarakat harus antre,” kata Fabby kepada Kompas.com, Jumat (23/9/2022).
Untuk itu, Rida mendorong agar transisi energi segera dilakukan. Ini karena transisi energi adalah kunci dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi masalah perubahan iklim.
“Oleh karena itu, di G20, kami memiliki 3 prioritas dalam transisi energi, menetapkan tiga area prioritas untuk transisi energi, yaitu mengamankan aksesibilitas energi, meningkatkan teknologi energi yang cerdas dan bersih, dan memajukan pembiayaan energi,” lanjut Rida.
Rida mengatakan, pada Pertemuan Tingkat Menteri Transisi Energi (ETMM) dicapai kesepakatan, Bali Compact, yang terdiri dari sembilan prinsip sukarela untuk mempercepat transisi energi yang bersih, berkelanjutan, adil, terjangkau dan inklusif, untuk memastikan kelancaran dan efektivitas transisi energi. , sesuai dengan keadaan dan prioritas nasional masing-masing negara G20.
Indonesia juga telah menetapkan peta jalan transisi energi untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Dengan roadmap ini, ditargetkan untuk membangun 700 GigaWatt (GW) energi baru dalam bauran energi, yang berasal dari energi surya, air, angin, laut, biomassa, dan panas bumi, serta energi hidrogen dan nuklir.
“Untuk mendukung transisi energi, mineral penting juga diperlukan untuk mendukung penerapan energi baru dan teknologi bersih. Untuk mendukung transisi energi, diperlukan mineral kritis dalam penerapan energi baru dan teknologi bersih, seperti turbin angin, panel surya, dan teknologi canggih lainnya,” katanya.
Baca juga: Megaproyek 35 GW Dianggap Penyebab Kelebihan Pasokan Listrik PLN
Dapatkan pembaruan berita terpilih dan berita terkini setiap hari dari Kompas.com. Jom join grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, lalu join. Anda harus terlebih dahulu menginstal aplikasi Telegram di ponsel Anda.
