Tekno  

Bye Coal, Ini Kriteria Bocoran Pembangkit Listrik yang Pensiun

Jakarta, CNBC Indonesia – PT PLN (Persero) semakin serius mendukung upaya pemerintah untuk mencapai target carbon neutral atau emisi nol bersih pada 2060. Pasalnya, perseroan telah mengantongi beberapa kriteria Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara yang akan pensiun dini.

Executive Vice President Pembangkitan dan Energi Baru Terbarukan PLN Herry Nugraha mengungkapkan, setidaknya ada empat kriteria yang akan digunakan dalam pelaksanaan pensiun dini PLTU.

Kriteria pertama terkait aspek ekonomi jika fasilitas PLTU ditambah Penangkapan dan Penyimpanan Karbon/Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon (CCS/CCUS).

“Pertama, jika pembangkit listrik mungkin tidak bisa dilakukan atau tidak terlalu mahal atau jika fasilitas CCU dan CCUS dibangun jika tidak mungkin dibangun karena memungkinkan ruang angkasa dan seterusnya, maka itu akan menjadi prioritas untuk dilakukan masa pensiun,” ujarnya di acara Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2022, dikutip Selasa (11/10/2022).

Kriteria kedua, PLTU yang berada di Pulau Jawa akan menjadi yang pertama diprioritaskan untuk pensiun. Namun dengan tetap mempertimbangkan fungsi dan kehandalan dari pembangkit listrik itu sendiri.

“Kami juga memahami bahwa genset memiliki fungsi, seberapa baik fungsinya untuk meningkatkan kapasitas dan kehandalan fungsi, jadi itu yang menjadi pertimbangan,” ujarnya.

Misalnya, lanjutnya, seperti pembangkit listrik tenaga uap yang memasok listrik untuk pabrik atau wilayah DKI Jakarta untuk sementara ditiadakan. Mengingat, kebutuhan listrik di wilayah tersebut cukup tinggi.

Kriteria ketiga, perusahaan juga akan mempertimbangkan umur pembangkit. Sedangkan untuk teknologi generasi lama yang subcritical akan diprioritaskan untuk masa pensiun.

Kemudian kriteria keempat, PLTU yang termasuk dalam pensiun dini akan dihitung berdasarkan keandalan pasokan. PLTU yang mensuplai transmisi tegangan ekstra tinggi 500 kV akan diprioritaskan untuk dipensiunkan daripada mensuplai transmisi 150 kV.

“Empat filter tersebut akan menjadi mekanisme penyelesaian pensiun PLTU. Nanti akan dipilih yang tertua untuk pensiun tercepat,” katanya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sempat mengatakan, setidaknya ada tiga pembangkit listrik tenaga uap yang masa operasinya akan dihentikan dalam waktu dekat.

Menurut dia, PLTU yang akan dipensiunkan itu sudah masuk uji kelayakan.studi kelayakan). Namun sayang, dia masih enggan menyebut PLTU mana yang akan dihentikan dalam waktu dekat.

Ia mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB) terkait pembiayaan untuk pensiun PLTU ini.

“Saat ini sedang dibahas dengan Bank Dunia, ADB. Mudah-mudahan akhir tahun ini bisa selesai. Mudah-mudahan sebelum G20 (November di Bali),” ujarnya saat ditemui wartawan di Kementerian ESDM Gedung, Jumat (16/09/2022) .

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi melarang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara. Tak hanya itu, Presiden juga meminta Menteri menyusun roadmap percepatan penghentian atau penghentian PLTU yang masih beroperasi saat ini.

Kebijakan tersebut secara resmi tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Peraturan Presiden ini ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 September 2022 dan mulai berlaku pada saat diundangkan, yaitu sama dengan tanggal ditetapkan, yaitu 13 September 2022.

Ketentuan terkait percepatan penghentian PLTU batubara tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022. Pasal 3(1) berbunyi:

“Dalam rangka transisi energi di bidang ketenagalistrikan, Menteri menyiapkan roadmap percepatan penghentian masa operasional PLTU yang dituangkan dalam dokumen perencanaan sektoral.”

Namun di sisi lain, pada ayat 4 disebutkan bahwa pembangunan PLTU baru dilarang, kecuali PLTU yang telah ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini.

Sebagai informasi, RUPTL 2021-2030 telah ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada 21 September 2021. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.188.K/HK .02/MEM.L/2021 tentang Pengesahan Rencana Bisnis Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2021 sampai dengan 2030.

Artinya, setidaknya ada 13.819 Mega Watt (MW) atau hampir 14 Giga Watt (GW) listrik dari PLTU batubara yang masih bisa dibangun selama 2021-2030. Jumlah ini berdasarkan RUPTL 2021-2030.

Hingga tahun 2020, kapasitas terpasang PLTU tersebut tercatat sebesar 31.952 GW atau 50% dari total kapasitas pembangkit eksisting. Namun, meski masih ada penambahan pembangkit baru hampir 14 GW, pada 2030 kapasitas terpasang PLTU ditargetkan hanya mencapai 44.726 GW atau 45% dari total kapasitas terpasang. Pasalnya, berdasarkan RUPTL, PLTU sebesar 1,1 GW rencananya akan dihentikan.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Berikutnya

Coal Apocalypse Mendekati, 3 PLTU Batubara Segera Dihentikan!

(wi)


Leave a Reply

Your email address will not be published.