Tekno  

Cek kriteria PLTU yang akan pensiun dini

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT PLN mulai mempersiapkan diri menghadapi program pensiun dini sejumlah pembangkit listrik, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Pasalnya, pemerintah kini mulai serius mempensiunkan pembangkit listrik karena komitmen tersebut telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Herry Nugaraha, Executive Vice President Pembangkitan dan Energi Baru & Terbarukan PLN, menjelaskan ada empat kriteria yang digunakan PLN untuk ‘menyaring’ PLTU yang akan pensiun dini.

“Pertama, jika PLTU tidak bisa dilakukan jika fasilitas CCU dan CCUS dibangun. Kalau tidak memungkinkan dibangun karena faktor ruang dan sebagainya, maka akan diprioritaskan untuk masa pensiun,” jelasnya pada acara Indonesia Sustainbale Energy Week 2022, Senin (10/10).

Selain itu, usia pembangkit, fungsi keandalan, dan lokasi pembangkit akan menjadi perhatian.

Herry mengatakan PLTU yang akan dipensiunkan terutama di Pulau Jawa dilihat dari usia pembangkitnya. Selain itu, fungsi penambahan kapasitas dan fungsi keandalan juga diperhatikan.

Baca juga: Indonesia Butuh Investasi US$1 Triliun untuk Capai Target Nol Emisi Karbon pada 2060

“Dari segi lokasi, pembangkit listrik mungkin harus mensuplai pabrik atau ibu kota, ini akan menjadi penting. Namun lain halnya jika PLTU di Jawa Tengah dan Selatan terlalu jauh untuk dijangkau. Pasokan ke Jakarta atau Semarang misalnya, mungkin itu juga akan diprioritaskan,” jelasnya.

Kriteria selanjutnya adalah dari segi teknologi pembangkit. Jika teknologinya sudah tua itu sub-kritis tentunya akan sangat penting.

“Kemudian juga di mana pembangkit listrik, kami berbicara tentang kehandalan, apakah di 150 KV atau 500 KV. Jadi, prioritasnya adalahPasokan di 500 KV untuk pensiun, “katanya.

PLN saat ini sedang melakukan kajian lebih lanjut untuk mendukung upaya penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara.

Herry menjelaskan, untuk mempersiapkan pensiunnya PLTU tersebut, pihaknya membangun jaringan substitusi untuk mengantisipasi pembangunan pembangkit listrik yang berbeda jenis. Dengan ini, diharapkan akan memperkuat jaringan dan sistem transmisi jika pembangkit listrik mulai berkurang.

Kemudian, PLN juga memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan dampak sosial negatif yang berpotensi muncul, khususnya di area pertambangan hingga lingkungan sekitar PLTU.

Baca juga: PLN Bangun PLTS Kapasitas 975 KWp di 16 Lokasi di Kabupaten Sumenep

Dari segi pembiayaan dan teknologi yang dipilih, Herry mengakui akan mempengaruhi biaya listrik yang diungkit karena kemungkinan berimplikasi pada peningkatan biaya. “Ini harus mendapat dukungan dari pemerintah yang pada akhirnya akan berdampak pada biaya penyediaan listrik,” jelasnya.

Menurut dia, penggantian energi terbarukan ke PLTU membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dana dari pihak luar.

Tidak hanya itu, PLN juga melakukan kajian bagaimana teknologi CCS dan CCUS dapat diimplementasikan sesuai dengan kebijakan yang akan berlaku nantinya.

Periksa Berita dan Artikel lainnya di Google Berita

Editor: Anna Suci Perwitasari


Leave a Reply

Your email address will not be published.