Tekno  

Cocokkan Rasio Aman selama Tragedi Kanjuruhan 1:20

JawaPos.com – Keamanan pertandingan Arema FC melawan Persebaya yang berakhir tragis menjadi sorotan. Rencana keamanan (renpam) dalam pertandingan disebutkan meremehkan karena rasio pengurus dan pendukung tidak ideal.

Istilah Renpam dikenal di bidang keamanan sebagai rencana yang dibuat untuk menghadapi situasi keamanan. Dalam hal ini, situasinya adalah kerumunan sepak bola. Pihak Renpam memperkirakan ancaman gangguan keamanan yang bisa terjadi. Perkiraan tersebut berdasarkan jumlah penonton, karakter penonton, hingga kapasitas stadion, bahkan kemampuan stadion menahan beban.

Sumber Jawa Pos Secara internal, polisi menyatakan rasio jumlah personel terhadap penonton fleksibel tergantung potensi ancaman. “Namun, setidaknya ada rasio yang dianggap ideal,” jelasnya. Artinya, 1:5 atau 1:6.

Dengan jumlah penonton pertandingan Sabtu lalu yang mencapai 42.000 orang, maka jumlah petugas yang dibutuhkan antara 6.000 hingga 8.000 personel. “Dengan catatan, itu kondisi normal,” jelasnya.

Namun, dari rilis Polres Malang beberapa hari sebelum pertandingan, diketahui jumlah personel yang disiapkan untuk pertandingan tersebut hanya 2.034 petugas. Rasionya adalah 1:20. Artinya, 1 petugas menjaga 20 penonton. “Oleh karena itu, rencana pengamanan ini disebut meremehkan,” jelasnya.

Masalah renpam saat ini sedang diselidiki. Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan ada 29 saksi yang diperiksa terkait hal teknis. Misalnya, persiapan penyelenggaraan pertandingan, pengamanan, serta rencana kontinjensi dan darurat. “Saksi dari petugas, panitia penyelenggara, dan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, ada pemeriksaan terhadap petugas polisi yang terlibat dalam pengamanan. Khususnya melihat manajemen operasional kepolisian (MOK). “Selanjutnya diadakan kasus untuk menaikkan status dari audit investigasi menjadi pemeriksaan,” jelasnya.

Pengamat Polri Bambang Rukmino mengatakan jumlah petugas dan penonton dengan perbandingan 1:5 atau 1:6 merupakan hal yang baik. Namun, itu akan membutuhkan anggaran yang sangat besar.

Rasio 1:20 sebenarnya masih memungkinkan. Dengan catatan, semua petugas berada di stadion. “Jadi, masalah lain adalah sistem manajemen keamanan pertandingan,” jelasnya.

Dalam berbagai video yang beredar, kata dia, aparat tidak bergerak dalam formasi. “Jelas membuktikan manajemen keamanan pertandingan berantakan,” tambahnya.

Bambang mengatakan, dengan melihat rasio dan asal-usul aparatur, diduga Kapolda Jatim yang mengatur pengelolaan pengamanan pertandingan. Sebab, ada anggota dari Polres Surabaya, Polres Pasuruan, Polres Tulungagung, dan Polres Trenggalek. “Dengan anggota polri berarti kesepakatan biaya pengamanan dengan Polda Jatim,” jelasnya.

Di sisi lain, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dibentuk pemerintah untuk mengusut tragedi di Stadion Kanjuruhan langsung bekerja. Kemarin malam, tim berkumpul di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta, untuk menggelar pertemuan perdana.

Rapat dimulai pukul 17.00 WIB. Sebelas dari 13 orang yang tergabung dalam TGIPF hadir. Dua anggota tim lainnya tidak bisa hadir karena masih di luar negeri. TGIPF membahas sejumlah rencana kerja. “Identifikasi dan pemetaan masalah, pembagian tugas, dan penjadwalan kegiatan,” jelas Menko Polhukam Mahfud MD.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : edi/gus/idr/syn/wan/mia/c6/c18/c7/fal

Leave a Reply

Your email address will not be published.