TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa memecat Mochamad Iriawan alias Iwan Bule sebagai Ketua Umum (Ketum) PSSI.
Termasuk mengganti seluruh jajaran di PSSI.
Menurut Dede Yusuf, Jokowi hanya perlu berbicara dengan FIFA untuk mengganti pengurus PSSI yang dianggap bertanggung jawab atas Tragedi Kanjuruhan.
“Pemimpin tertinggi di Indonesia adalah presiden, bukan FIFA. Ketika presiden bisa berbicara dengan FIFA untuk tidak menjatuhkan sanksi, presiden juga bisa berbicara dengan FIFA sehingga PSSI harus diganti,” kata Dede seperti dikutip dalam pernyataan yang diposting di situs DPRRI.
Dede Yusuf mendesak Presiden Jokowi untuk menindaklanjuti rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta Independen (TGIPF) atas Tragedi Kanjuruhan.
Menurutnya, saat rekomendasi ini diberikan kepada presiden, seharusnya presiden melanjutkan rekomendasi tersebut melalui kebijakan presiden sebagai hak prerogatif presiden.
Termasuk soal Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan alias Iwan Bule diminta mundur dari jabatannya.
Dede mengatakan, mulai dari polisi, TNI, hingga PT LIB selaku pengelola liga, sudah ditetapkan bersalah dan dijadikan tersangka.
Menurutnya, saat ini hanya PSSI yang menangani.
Ia juga mengungkapkan jika dari hasil temuan Ketua PSSI dan Excos harus mengundurkan diri, maka menurutnya hal itu perlu dilakukan.
“Nah pimpinan puncaknya belum, yang paling atas adalah pimpinan cabang olahraga yaitu PSSI. Kalau temuan sudah dikatakan Pak Mahfud MD bahwa ini PSSI (Ketum) harus mengundurkan diri, ya menurut saya karena ini bencana kemanusiaan, semua orang harus bertanggung jawab. Namanya tanggung jawab bersama,” lanjut politisi Partai Demokrat itu.

Dede juga meminta pemerintah melakukan audit investigasi keuangan penyelenggaraan sepak bola di tanah air.
Sebab, kata dia, saat ini industri sepak bola Indonesia sudah menjadi bisnis dengan omzet hingga ratusan miliar rupiah.
“Audit investigasi harus dilakukan karena ini adalah bisnis ratusan miliar (rupiah), tetapi jika saya bertanya kepada klub, pendapatan rata-rata kecil. Dari ratusan miliar bisnis, itu untuk keamanan dan untuk menjamin para pendukung,” katanya. menurut undang-undang kita, sebenarnya alokasinya berapa? ?” ujarnya.
“Untuk apa? Agar nanti SOP jelas tentang biaya keamanan, biaya pelaksanaan, subsidi, sponsorship, berapa biaya untuk menjamin keselamatan penonton dan pendukung? Itu yang harus kami jelaskan. ,” dia menambahkan.