Jakarta –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditanya tentang rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta Independen (TGIPF) atas tragedi Kanjuruhan yang menyatakan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan atau Iwan Bule dan Pengurus Besar PSSI harus mengundurkan diri. Jokowi mengatakan itu masalah internal dan tidak dibahas dalam pertemuan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino.
“Tidak, itu urusan internal kami, urusan pemerintah dengan FIFA tidak berhenti sampai di situ,” kata Jokowi usai rapat dengan Presiden FIFA di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2022).
Jokowi menjelaskan pertemuannya dengan Gianni berlangsung cukup lama. Pertemuan tersebut membahas secara detail sepak bola Indonesia.
“Tadi kita diskusi, saya diskusikan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino dalam sesi tertutup, selama 30 menit, kemudian bersama Pak Menpora, Pak Erick dan tim FIFA, selama 1,5 jam, jadi total 2 jam. Kami berdiskusi secara detail seperti apa sepak bola Indonesia ke depan,” kata Jokowi.
Kembali ke rekomendasi TGIPF. Sebelumnya, Jokowi telah menerima laporan hasil investigasi dan rekomendasi dari TGIPF Tragedi Kanjuruhan.
Dalam laporan rekomendasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan poin satu, terdapat rekomendasi untuk PSSI. Di situ disebutkan bahwa ketua PSSI harus mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral.
“Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI, tetapi di negara yang memiliki landasan moral dan etika serta budaya yang luhur, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Pengurus Besar mengundurkan diri sebagai bentuk moral. tanggung jawab korban 712. Menurut laporan TGIPF, Tragedi Kanjuruhan, dilihat detikcom, Jumat (14/10) dikompilasi.
TGIPF juga merekomendasikan agar PSSI segera mempercepat kongres atau Kongres Luar Biasa (KLB) dengan tujuan menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan bertanggung jawab dari benturan kepentingan. Pertandingan sepak bola Liga 1, 2, dan 3 tidak diperbolehkan selama tidak ada perubahan signifikan oleh PSSI.
“Untuk menjaga kesinambungan kepengurusan PSSI dan menyelamatkan persepakbolaan nasional, para pemangku kepentingan PSSI diminta untuk mempercepat kongres atau menyelenggarakan kongres luar biasa (KLB) untuk menghasilkan kepemimpinan dan manajemen PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari benturan kepentingan, ” dia berkata.
“Pemerintah tidak akan memberikan izin untuk memainkan liga sepak bola profesional di bawah PSSI, yaitu Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, sampai ada perubahan dan kesiapan yang signifikan oleh PSSI dalam mengelola dan menjalankan kompetisi sepak bola di tanah air. Sedangkan untuk pertandingan sepak bola. Di luar Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 tetap dilakukan dengan tetap menjaga ketertiban umum dan koordinasi dengan aparat keamanan,” sambungnya.
(knv/eva)
