BN Online, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan Pemerintah Daerah (Adwil) dengan PT Napindo Media Ashatama (Napindo) bekerjasama dengan multistakeholder, mulai dari kementerian/lembaga, swasta dan Non Pemerintah Organizations (NGOs), akan mengadakan Pameran dan Forum Integrated Technology Event (ITE) 2022. Acara tersebut akan berlangsung dari tanggal 5 hingga 7 Oktober 2022 di Jakarta Convention Center (JCC).
Acara tersebut akan digelar setelah sempat terhenti selama dua tahun akibat pandemi Covid-19. Kali ini ITE 2022 akan digelar secara fisik, terdiri dari pameran Indo Water, Indo Waste, dan Indo Renergy, serta Indonesia International Smart City (IISMEX) 2022 Expo & Forum.
“Event Teknologi Terpadu 2022 merupakan wujud nyata kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, praktisi teknologi, serta dunia usaha, akademisi, dan masyarakat,” kata Dirjen (Dirjen) Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA dalam keterangannya, Selasa (4/10/2022).
Safrizal menjelaskan, acara ini untuk memenuhi kebutuhan informasi dan stimulan investasi terkait solusi dan penyedia smart city. Termasuk sektor pendukung dalam sistem pengelolaan dan teknologi air bersih, pengelolaan persampahan, persampahan, sistem transportasi, yang semuanya terhubung dalam ekosistem smart city.
ITE 2022 akan menghadirkan lebih dari 200 peserta pameran dari 19 negara, dengan perkiraan pengunjung lebih dari 10.000 orang. Selain pameran, acara ITE 2022 juga menginisiasi forum profesional yang akan menghubungkan pemerintah pusat, kepala daerah, baik gubernur, walikota, dan bupati, dengan pelaku teknologi solusi dan referensi dari berbagai pakar dan praktisi.
“Mengingat pentingnya dan strategisnya acara ini tentunya sayang untuk dilewatkan, karena selain mengupdate perkembangan teknologi digital di era sekarang ini juga membuka peluang investasi yang tentunya diharapkan dapat mempercepat perekonomian masyarakat. agenda pemulihan di masa transisi pandemi saat ini,” kata Safrizal.
Diketahui bahwa ekosistem kota pintar merupakan perpaduan antara efektivitas pengelolaan sumber daya, kolaborasi lintas sektor, dan integrasi kebijakan pusat-daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien guna mempercepat kesejahteraan rakyat.
Dengan demikian, smart city bukan hanya tentang sarana dan prasarana teknologi digital. Namun, keberadaan smart city juga harus memastikan pelayanan publik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Teknologi digital bukanlah tujuan penyelenggaraan smart city, melainkan alat untuk mencapai tujuan, karena tujuannya bermuara pada pelayanan publik yang lebih cepat, murah, dan lebih baik,” kata Safrizal.
Di sisi lain, pandemi Covid-19 telah menggeser tatanan kehidupan ke arah adaptasi kebiasaan baru yaitu mengurangi pertemuan fisik, beralih ke transaksi non tunai, dan digitalisasi pelayanan publik. Kondisi ini menyadarkan banyak pihak untuk memposisikan penerapan smart city sebagai bagian dari solusi inovatif.
“Pengalaman pandemi Covid-19 telah mengubah paradigma di segala aspek kehidupan, termasuk pelayanan publik dari manual ke digital. Namun, ini harus kita tempatkan dalam strata permanen, bukan sementara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” kata Safrizal.
#Puspen Kemendagri#
