Bisnis.com, JAKARTA – Salah satu keresahan Presiden Joko Widodo yang viral dalam sebuah video adalah ketika dia dengan marah mengatakan betapa bodohnya kami, menghabiskan sekitar Rp. 1.400 triliun dengan mengimpor produk luar negeri.
Kita harus menggunakan dana tersebut dengan membeli produk dalam negeri, sehingga industri dalam negeri berkembang dan dengan demikian menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat itu sendiri.
Jika hanya 30 persen dari angka itu (sekitar Rp 400 triliun) digunakan untuk membeli produksi dalam negeri, maka akan menyerap ribuan tenaga kerja kita. Dan yang terpenting itu tidak terjadi arus keluar modal.
Berbagai peraturan telah dikeluarkan untuk tujuan ini. Sejak Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 sampai dengan Inpres terakhir No. 2 Tahun 2022. Fokus pertama: Industri dalam negeri harus berkembang, termasuk berbagai industri manufaktur dan kedua, industri dalam negeri ini harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Indonesia.
Pemerintah memperkenalkan dua jenis indeks untuk mengukur kedua aspek tersebut. Yang pertama disebut TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) yang merupakan indeks atau rasio yang mengukur sejauh mana produk menggunakan bahan baku dalam negeri dan sejauh mana proses produksi dilakukan oleh pekerja rumah tangga.
Indeks kedua disebut BMP (Company Benefit Weight). BMP ini merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana perusahaan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Indonesia.
Lebih lanjut, pemerintah melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021 juga menetapkan bahwa produk dan jasa yang memiliki TKDN minimal 25 persen dapat diikutsertakan dalam proses tender dengan dana APBN atau APBD. Jika TKDN di bawah 25 persen, maka tidak lolos prakualifikasi administratif dalam mengikuti tender.
Selain itu, jika jumlah TKDN dan BMP telah mencapai minimal 40 persen, dimana jumlah maksimum BMP adalah 15 persen, maka produk dan jasa tersebut tidak hanya diperbolehkan mengikuti tender tetapi akan dicatat sebagai barang wajib di pemerintah. proses pengadaan barang dan jasa, bahkan bisa mendapatkan proses penunjukan langsung. oleh pemilik proyek dengan dana APBD dan APBN.
Dengan paket kebijakan ini, perusahaan dalam negeri yang hanya menjadi agen pemasaran produk luar negeri tidak akan diikutsertakan dalam proses tender karena TKDN-nya harus 0 persen. Kondisi ini akan memaksa perusahaan-perusahaan tersebut untuk berinovasi agar produk akhirnya juga memiliki bagian yang dikerjakan di Indonesia oleh tenaga kerja Indonesia, sehingga TKDN bisa mencapai 25 persen.
Sementara itu, perusahaan dalam negeri yang sejak awal memproduksi produk sendiri dengan menggunakan bahan baku dan tenaga kerja dalam negeri sehingga TKDN-nya mendekati 100 persen akan tersenyum lebar dengan kebijakan ini. Inovasi menuju kemandirian memang didorong oleh kebijakan ini.
Antara pasokan Pra atau pasca TKDN
Untuk produk manufaktur berupa perangkat sistem mesin yang unik, harus disesuaikan dengan kondisi operasi yang khusus atau tidak umum, yaitu kritis, berat, korosif, erosif, abrasif, berbahaya, mudah meledak, beracun, dll, terutama jika kondisi operasi berfluktuasi. (berubah drastis), maka produk manufaktur yang sesuai umumnya belum tersedia di pasar global.
Tidak ada produk standar dari brosur/katalog di pasaran mesin yang layak pakai. Jadi siapapun dan dimanapun produsen yang dipercaya untuk mengembangkan sistem mesin, harus membuatnya secara khusus. Mulai dari survey lapangan, pengumpulan data operasi/masalah/perubahan/ancaman/risiko, parameter mekanika/termodinamika/hidrodinamika/kimia, kemudian pola kerja dan statistik.
Kemudian dibuat model desain mesin yang dipelajari dengan perhitungan numerik dan komputasi. Pada akhirnya, setelah prototipe diproduksi, maka dilakukan uji coba. Jika hasilnya tidak memuaskan, maka siklus pengembangan dikembalikan dari awal, hingga hasil akhir memenuhi kriteria yang dapat diterima.
Banyak dari pekerjaan pembangunan tersebut sebenarnya telah dilakukan atau dilakukan oleh para teknisi putra-putri bangsa Indonesia di berbagai bidang tempat mereka bekerja. Mereka sangat kreatif. Mereka menemukan produk impor dari luar negeri yang harganya sangat mahal ternyata cepat rusak dan merugikan keberlangsungan produksi.
Mengganti unit yang rusak atau membeli suku cadang sangat mahal dan membutuhkan devisa dalam jumlah besar. Kendala ini mendorong inisiatif untuk mengatasi diri di negara tersebut. Penelitian dilakukan, mengapa rusak, di mana salahnya? Jadi sebenarnya telah terjadi proses inovasi dasar yang sangat penting. Selanjutnya adalah mencari solusi, melakukan perbaikan dan modifikasi. Dari sana, banyak elemen dasar teknologi terapan yang digali dan dikuasai.
Sehingga saat ini banyak industri manufaktur dalam negeri yang sebenarnya telah menguasai ilmu pengetahuan, teknologi terapan terkait dan keterampilan khusus, yaitu “rahasia sukses” alat mesin yang kompleks dan khusus atau unik. Ini adalah kekayaan intelektual yang belum terdaftar, sehingga belum memiliki pengakuan resmi yang tepat.
Di luar negeri, “rahasia kesuksesan” selalu dipatenkan dan dijaga sangat ketat, di bawah perlindungan undang-undang hak kekayaan intelektual. Di rumah, tentunya “rahasia sukses” bisa ditemukan dan dikuasai hanya melalui perjalanan yang sangat panjang, puluhan tahun, dalam usaha atau bisnis yang ditekuni dengan fokus, terus menerus di bidang yang sama, sehingga menjadi sangat ahli dan sangat unggul.
Tidak mungkin seorang pengusaha yang menangani banyak bidang, berbagai jenis usaha, apalagi yang selalu berubah-ubah jenis usaha. Contoh konkritnya adalah paket sistem pompa untuk instalasi vital dan strategis di pembangkit listrik, kilang minyak, industri semen, industri pupuk, industri baja, dll, di mana pompa besar selalu dibutuhkan di jantung instalasi tersebut.
Disebut jantung karena instalasi akan berjalan jika pompa bekerja. Produk seperti sistem pompa ini selalu berbeda untuk aplikasi dan situasi yang berbeda. Selain itu, pompa “high-end” sangat terspesialisasi, unik dan harus mampu memenuhi kondisi pengoperasian yang sangat berat. Setiap produk seperti ini selalu berbeda, dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya.
Hal ini menyulitkan industri manufaktur untuk produk khusus/unik ini untuk mendapatkan angka TKDN pada tahap pra-pelelangan. Produk dibuat sesuai pesanan. Itu selalu bervariasi dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Jadi nomor TKDNnya juga beda.
Jadi tidak logis dan aneh, ketika seorang Tender meminta sertifikat TKDN untuk produk unik, yang baru saja dibuat khusus untuk memenuhi aplikasi yang sangat spesifik. Jadi, tentunya tidak ada industri manufaktur dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN (kecuali yang palsu).
Penerbitan sertifikat TKDN saat ini didasarkan pada peraturan dan prosedur “PRA-SUPPLY” yang hanya cocok untuk produk massal seperti mobil yang diproduksi dalam jumlah banyak, terus menerus dan selalu sama untuk setiap jenis dan ukuran yang dipasok selanjutnya. Kemudian angka TKDN untuk mobil pabrikan A tipe P tentunya sah dan benar menurut semua mobil merk A tipe P.
Namun di sisi lain menjadi sangat aneh, dan memancing langkah manipulatif, jika diterapkan pada industri manufaktur untuk produk-produk unik yang masing-masing dibuat berbeda dan disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga sangat merugikan industri yang bersangkutan, menghambat kemajuan dan perekonomian nasional.
Salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh adalah dengan tetap memberikan peluang bagi industri yang terikat oleh suatu kesepakatan yang ketat sehingga dapat memberikan perhitungan hipotetis TKDN dari produk yang dihasilkan dengan syarat, misalnya TKDN minimal 50% dan pekerjaan ini dapat diserahkan kepadanya.
Tentu saja, verifikasi industri dapat dan bahkan harus dilakukan dengan memeriksa fasilitas produksi serta kualitas produk yang telah digunakan di berbagai proyek vital nasional selama ini. Industri yang siap menandatangani perjanjian dengan TKDN hipotetis ini tentunya merupakan pemain lama di bidang ini dengan fasilitas industri, serta kompetensi SDM yang meyakinkan sehingga berani menandatangani perjanjian.
Ancaman sanksi berat dapat dirumuskan selain perjanjian apabila tidak mampu menghasilkan produk dengan TKDN minimal 50 persen, maka dianggap telah melakukan kecurangan, dipotong pembayarannya atau harus mengembalikan 50% dari pembayaran yang telah dia terima.
Peraturan dan tata cara penilaian TKDN ini disebut “POST-SUPLAI”. Sayangnya, sampai saat ini belum ada gagasan untuk merumuskan dan membuat peraturan dan tata cara penilaian/sertifikasi TKDN “PASCA-SUPLAI” yang seharusnya relatif sederhana, sehingga banyak industri manufaktur yang memiliki “Rahasia Sukses”. ” yang sulit dikembangkan di dalam negeri.
Semoga pemikiran Sertifikasi TKDN “PASCA SUPLAI” ini membuka peluang besar bagi inovasi-inovasi anak bangsa Indonesia untuk segera mengangkat harkat dan martabat bangsa, yang tidak lagi terlalu bergantung pada produk luar negeri yang mahal harganya dan selalu dicitrakan dengan teknologi tinggi. dan berkualitas, padahal sebenarnya anak bangsa sendiri sebenarnya memiliki potensi yang tidak kalah hebatnya.
Peraturan TKDN yang sudah berusia 11 tahun tanpa perubahan sedikit pun perlu segera dikoreksi dan dilengkapi dengan rumusan “POST-SUPLAI”. TKDN untuk produk “disesuaikan”.
Cek berita dan artikel lainnya di berita Google
Tonton video pilihan di bawah ini:
Konten Premium
