Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar Konferensi Haji Internasional ke-4, sebagai bagian dari Indonesia Sharia Economic Forum (ISEF) 2022, di Jakarta Convention Center. Tema yang dibahas adalah ‘Digitalisasi dan Inklusivitas Ekosistem Haji’.
“Ada dua topik yang dibahas, antara lain inklusivitas dan digitalisasi dalam kebijakan tingkat tinggi, dan yang kedua adalah aplikasi praktis digitalisasi haji dan umrah,” kata Kepala Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu dalam keterangannya, Sabtu (8/10/2022).
Anggito menjelaskan, ada beberapa alasan mengapa inklusivitas dan pengembangan digitalisasi layanan haji dan umrah menjadi isu penting.
Baca juga: Klarifikasi dan Keberatan Haji Isam atas Aksi Heboh di KPK
Pertama, ibadah haji dan umrah berkaitan dengan rukun Islam, sehingga misi atau penyelenggara haji harus secara bertahap meningkatkan kualitas pelayanannya.
Pelayanan yang dimaksud dalam penyelenggaraan haji dan umrah meliputi aspek ritual, pengajaran dan pelatihan, serta penyediaan fasilitas seperti penerbangan, akomodasi dan katering yang disediakan oleh teknologi dan informasi (IT).
Alasan kedua terletak pada kenyataan bahwa layanan ini mencakup berbagai masalah di luar aspek agama.
Baca juga: Ratusan Jemaah Umrah Terbengkalai, Kemenag Minta Pihak Travel Bertanggung Jawab
Diantaranya adalah pemberian visa, keamanan, aspek pariwisata, logistik, teknologi kesehatan, bisnis dan keuangan.
Menurutnya, digitalisasi haji dan umrah dalam platform global yang terhubung ke seluruh negara di dunia, harus dapat diakses oleh publik.
Anggito juga mengatakan bahwa setiap misi haji harus membangun sistem digital yang menghubungkan operasional dan layanan keuangan.
“Oleh karena itu, penyelenggaraan haji dan umrah harus inklusif dengan memberikan akses yang sama bagi masyarakat yang mungkin terpinggirkan,” jelas Anggito.
Baca juga: Nilai BPKH Riset Alokasi Dana Haji Dapat Menjadi Referensi bagi Instansi Sejenis
Dalam konferensi tersebut, ditandatangani nota kesepahaman antara BPKH dengan Komisi Haji Nasional Nigeria (NAHCON) terkait berbagai kegiatan terkait penyelenggaraan haji dan dana haji.
Dalam kesempatan itu, Deputi Bank Indonesia Doni Primanto Joewono menyampaikan bahwa dalam Konferensi Internasional ke-4 ini BPKH bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) fokus pada inklusivitas dan pengembangan digitalisasi layanan haji dan umrah.
“Meningkatkan digitalisasi dan umroh pada platform global yang terkoneksi ke seluruh negara di dunia harus dapat diakses oleh masyarakat. Setiap misi haji harus membangun sistem digital yang menghubungkan operasional, layanan dan keuangan,” pungkas Doni.
