Jakarta, InfoPublik – Stroke menjadi penyebab kematian nomor dua di dunia pada tahun 2015 dan penyebab kematian tertinggi di Indonesia pada tahun 2014.
Prevalensi stroke di Indonesia tahun 2018 berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk usia 15 tahun adalah (10,9 persen) atau diperkirakan 2.120.362 orang. (Kementerian Kesehatan/Kemenkes RI, 2018).
Untuk itu, sejumlah strategi telah dikembangkan pemerintah untuk menurunkan prevalensi stroke di Indonesia. Dimulai dengan memperkuat upaya promotif preventif kesehatan masyarakat seperti mengkampanyekan konsumsi makanan bergizi seimbang.
Kemudian menjaga kadar gula darah, melakukan aktivitas fisik secara rutin dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemeriksaan kesehatan secara rutin minimal enam bulan sekali.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pada Kampanye Pencegahan Stroke, Ceramah Khusus Sinema 3D yang diselenggarakan Ikatan Dokter Spesialis Bedah Saraf di Karawaci, Selasa (10/11/2022) mengajak masyarakat untuk melakukan deteksi dini.
“Mulai tahun depan, BPJS Kesehatan akan mengcover deteksi dini. Ingat, mencegah lebih mudah dan murah daripada mengobati,” kata Menkes Budi.
Selanjutnya, penguatan pelayanan kesehatan untuk stroke. Menkes Budi melanjutkan, saat ini jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dan dokter spesialis bedah belum mencukupi.
Dari 34 provinsi, hanya 20 provinsi yang dapat melakukan tindakan menggunakan cathlab sedangkan 14 provinsi masih belum mampu memberikan pelayanan stroke.
“Kita sedang dalam proses pemenuhan itu, terkait alat itu mudah. Saya sudah alokasikan sekitar 30 triliun untuk kanker, stroke, jantung dan ginjal hingga 2027. Seluruh provinsi dan 514 kabupaten/kota akan memiliki alat intervensi non bedah. Ini pilar kedua transformasi pelayanan rujukan,” jelas Menkes Budi.
Selain itu, pemenuhan tenaga kesehatan juga sangat diperlukan. Pasalnya, jumlah ahli bedah masih sangat minim. Penyebarannya juga tidak merata, masih terkonsentrasi di kota-kota besar di pulau Jawa.
Dari 92 fakultas kedokteran di Indonesia yang hanya memiliki 20 dokter spesialis, hanya 13 dokter spesialis saraf, sedangkan kebutuhan sub spesialis untuk intervensi bahkan lebih sedikit.
Menkes Budi mengatakan akan lebih banyak lagi program studi spesialis dan rumah sakit pendidikan baik di fakultas kedokteran swasta maupun negeri. Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan pelayanan stroke di seluruh fasilitas kesehatan.
Menteri Kesehatan Budi menginginkan pelayanan kesehatan stroke terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Upaya terakhir adalah, merangkul teknologi baru.
“Kita harus memanfaatkan perkembangan teknologi ini untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih personal dan tepat. Semoga ini juga bisa digunakan untuk pencegahan stroke,” kata Menkes Budi.
Foto: Kementerian Kesehatan
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mengutip sumbernya InfoPublik.id
