Tekno  

Kemenag Keluarkan PMA Terkait Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan

talknetwork.com – Kementerian Agama (Kemenag) telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangannya.

PMA No. 73 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan telah ditandatangani oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada tanggal 5 Oktober 2022 dan mulai diundangkan lusa.

“Setelah melalui proses diskusi yang panjang, kami bersyukur PMA tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual pada satuan pendidikan di Kementerian Agama akhirnya terbit dan diundangkan per 6 Oktober 2022,” kata Kemenag. Juru Bicara Anna Hasbie di Jakarta, Kamis.

Baca Juga: BRIN Kembangkan Formula Biostimulan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Mangrove

Anna mengatakan satuan pendidikan yang dimaksud meliputi jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal, serta meliputi madrasah, pondok pesantren, dan satuan pendidikan agama.

PMA ini terdiri dari beberapa pasal yaitu ketentuan umum seperti bentuk-bentuk kekerasan seksual, pencegahan, penanganan, pelaporan, pemantauan, evaluasi, sanksi, dan ketentuan penutup, total ada 20 pasal.

Aturan ini, kata Anna, mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual termasuk perbuatan yang dilakukan secara verbal, fisik maupun non fisik melalui teknologi informasi dan komunikasi. Ada 16 klasifikasi bentuk kekerasan seksual, di antaranya membuat pidato yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan fisik, kondisi tubuh, atau identitas gender korban.

Baca Juga: Polres Metro Jakarta Selatan Tetapkan Rizky Billar sebagai Tersangka

“Menyampaikan komentar yang mengandung rayuan, lelucon, atau siulan bernuansa seksual kepada korban juga merupakan bentuk kekerasan seksual. Termasuk memandang korban dengan nuansa seksual atau tidak nyaman,” ujarnya.

Sebagai upaya pencegahan, PMA ini mengatur bahwa satuan pendidikan harus melakukan sosialisasi, pengembangan kurikulum dan pembelajaran, penyusunan SOP preventif, dan pengembangan jaringan komunikasi.

Satuan pendidikan dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, satuan pendidikan lainnya, masyarakat, dan orang tua siswa.

Baca juga: Shin Tae-yong Ancam Mundur Jika Ketua PSSI Tinggalkan Posisinya

“Mengenai penanganannya, PMA ini mengatur tentang pelaporan, perlindungan, pendampingan, penuntutan, dan pemulihan korban,” kata Anna.

Terkait sanksi, PMA menetapkan bahwa pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif.

Dengan terbitnya PMA ini, Kemenag akan segera menyiapkan sejumlah aturan teknis, baik berupa Keputusan Menteri Agama (KMA), pedoman, maupun SOP, agar regulasi tersebut dapat segera diterapkan secara efektif.

Baca Juga: Generasi Milenial Dominasi Pengunjung Museum Nasional Indonesia

Kemenag berharap terbitnya PMA ini menjadi pedoman bersama bagi semua pemangku kepentingan satuan pendidikan Kementerian Agama dalam upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual.

“Semoga ke depan tidak ada lagi kekerasan seksual di satuan pendidikan,” ujarnya.***

Leave a Reply

Your email address will not be published.