Tekno  

Kemendag Tinjau Upaya Menyelaraskan Kebijakan Perdagangan & Ekonomi Hijau

Jakarta

Kementerian Perdagangan berupaya menyelaraskan kebijakan perdagangan dengan target pembangunan ekonomi hijau. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada turbulensi yang kuat di sektor perdagangan dalam proses transisi hijau Indonesia.

“Peran Kemendag dalam transisi hijau Indonesia ke depan sangat penting. Kebijakan Kemendag harus dapat memfasilitasi kegiatan ekspor dan impor yang mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi hijau,” jelas Kepala Dinas Perdagangan. Badan Kebijakan (BK Perdag), Kasan dalam keterangan tertulis, Rabu (12/12). /10/2022).

Dalam Gambir Trade Talk (GTT) #8 yang digelar secara hybrid di Hotel Borobudur, Jakarta, Kasan menjelaskan, pihaknya memiliki peran untuk memastikan pelaku usaha dan konsumen Indonesia memiliki akses terhadap barang, jasa, dan teknologi ramah lingkungan di harga yang kompetitif.

Selain itu, Kementerian Perdagangan juga harus menggulirkan kebijakan perdagangan yang mampu mendorong peningkatan perdagangan produk ramah lingkungan di dalam dan luar negeri.

Menurut Kasan, transformasi ekonomi bagi Indonesia dalam merespon target penurunan emisi karbon tidaklah mudah dan tidak dapat berjalan secara otomatis. Ia mengatakan Indonesia membutuhkan sumber daya ekonomi yang besar dan sumber daya yang berkualitas, termasuk penguasaan teknologi, ketersediaan finansial, dan sumber daya manusia.

Pada kesempatan yang sama, Lead Economist Bank Dunia Indonesia dan Timor Leste Habib Rab mengungkapkan bahwa kebijakan perdagangan penting untuk transisi hijau Indonesia.

“Analisis Bank Dunia menunjukkan reformasi perdagangan dapat meningkatkan akses Indonesia terhadap barang dan teknologi penting yang ramah lingkungan. Meningkatnya permintaan global akan barang-barang ramah lingkungan juga menawarkan peluang bagi Indonesia untuk melakukan diversifikasi ke industri dan teknologi hijau,” jelas Habib.

Sementara itu, Ekonom Senior Bank Dunia Indonesia dan Timor Leste untuk Ekonomi Makro, Perdagangan dan Investasi, Csilla Lakatos menjelaskan, berdasarkan data perdagangan di tingkat perusahaan, jumlah perusahaan yang terlibat dalam kegiatan perdagangan barang hijau terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama di kegiatan impor. Menurut dia, pembenahan non-tariff measures (NTM) seperti persetujuan impor, kepatuhan terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI), dan persyaratan label dapat meningkatkan perdagangan barang hijau.

Kepala Pusat Penelitian Sistem Produksi Berkelanjutan dan Penilaian Siklus Hidup, Nugroho Adi Sasongko mengatakan life cycle assessment (LCA) merupakan penilaian kuantitatif terkait keberlanjutan (lingkungan, ekonomi, dan sosial) di seluruh tahapan produk atau rantai pasok. Menurutnya, pelaku usaha di Indonesia perlu segera melakukan LCA untuk mengurangi jejak karbonnya.

Direktur Eksekutif Institute For Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa menambahkan, Indonesia bisa kehilangan kesempatan menjadi bagian dari rantai pasokan global jika emisi karbon dioksida (CO2) tidak dikurangi. Hal ini karena intensitas emisi CO2 dapat menghambat investasi dari industri berorientasi ekspor.

Sebagai informasi, GTT #8 yang mengusung tema ‘Peranan Kebijakan Perdagangan dalam Transisi Hijau Indonesia’, diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Perdagangan (BK Perdag) bekerjasama dengan Bank Dunia. Diskusi ini bertujuan untuk membangun kesadaran serta dukungan kebijakan perdagangan yang diperlukan untuk proses transisi hijau Indonesia.

(ncm/ega)

Leave a Reply

Your email address will not be published.