Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut meminta seluruh pemangku kepentingan mendukung upaya peningkatan efisiensi logistik melalui integrasi layanan. laut Nasional.
“Ada kualitas pelayanan prima yang terstandarisasi dalam pelayanan” laut di seluruh Indonesia akan memberikan manfaat efisiensi bagi proses bisnis logistik di Indonesia,” kata Dirjen Perhubungan Laut Arif Toha dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Arif mengatakan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menetapkan arah kebijakan pengembangan transportasi laut pada 2020-2024, terutama dalam mendukung konektivitas maritim nusantara, dengan lebih menekankan pada mewujudkan logistik maritim dan peningkatan konektivitas pelayaran.
Ia mengatakan, langkah ini merupakan salah satu upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
Selain itu, Dirjen Arif juga meminta semua pihak untuk terus meningkatkan kerjasama dan sinergi dalam memajukan transportasi laut di Indonesia.
Nilai efisiensi yang dicapai dari kolaborasi dan integrasi akan menguntungkan para pelaku usaha logistik di industri maritim nasional.
Kemudian manfaat efisiensi juga akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia berupa harga yang lebih stabil dan terjangkau untuk berbagai komoditas baik di Indonesia bagian barat maupun timur.
“Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Perhubungan juga terus berupaya meningkatkan konektivitas dan mengurangi disparitas harga melalui program tol laut yang telah dimulai sejak 2015 hingga sekarang,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikannya, hingga tahun 2022 telah berjalan 33 rute tol laut dengan memberikan berbagai kemudahan penggunaan memanfaatkan digitalisasi dan teknologi informasi melalui aplikasi “SITOLAUT”.
Selain program tol laut, Kemenhub juga menyelenggarakan PSO Pelni dengan 26 trayek, angkutan perintis dengan 117 trayek dan kapal ternak dengan 6 trayek.
“Namun, kita harus menyadari bahwa kita masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Misalnya, keterbatasan anggaran negara dan rendahnya partisipasi swasta menjadi salah satu tantangan yang kita hadapi,” katanya.
Arif juga mengajak semua pihak untuk terus berinovasi dan meningkatkan kreativitas dalam memberikan pelayanan, termasuk dalam mewujudkan Pelabuhan Hijau atau pelabuhan ramah lingkungan.
Dalam rangka mewujudkan Green Port, salah satu alternatif yang dapat digunakan di pelabuhan dalam mengurangi tingkat emisi di pelabuhan adalah melalui penerapan On-Shore Power Supply (OPS).
Selanjutnya, untuk mendukung G20 yang memiliki tujuan mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif, implementasi On-Shore Power Supply diharapkan menjadi salah satu terobosan untuk mengatasi isu lingkungan yang menjadi fokus G20 terkait. terhadap perubahan iklim dan energi global. .
“Ini akan menciptakan pelabuhan yang ramah lingkungan yang tidak hanya dapat menjamin kelancaran arus barang tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan maritim,” ujarnya.
Baca juga: Menhub Upayakan Stabilitas Harga Pangan Lewat Tol Laut
Baca juga: Kemenhub berdayakan tol laut untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
Reporter: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Triono Subagyo
HAK CIPTA © ANTARA 2022
