Jakarta –
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menetapkan arah kebijakan pengembangan sektor transportasi laut untuk tahun 2020-2024. Kebijakan ini khusus dalam mendukung konektivitas maritim nusantara, dengan lebih menekankan pada realisasi logistik maritim dan peningkatan konektivitas pelayaran.
Salah satunya adalah upaya meningkatkan efisiensi logistik dalam mendukung perekonomian nasional melalui integrasi jasa kelautan nasional.
Dirjen Perhubungan Laut Arif Toha menjelaskan, beberapa upaya integrasi sudah dimulai dari standarisasi pelayanan kelautan. Standarisasi ini diharapkan dapat memberikan kualitas pelayanan prima yang sama di lebih banyak pelabuhan di Indonesia.
“Adanya standar kualitas pelayanan prima dalam pelayanan kelautan di seluruh Indonesia akan memberikan manfaat efisiensi bagi proses bisnis logistik di Indonesia,” kata Arif dalam keterangan tertulis, Senin (17/10/2022).
Langkah ini merupakan salah satu upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan terkait. Arif juga meminta semua pihak untuk terus meningkatkan kerjasama dan sinergi dalam memajukan transportasi laut di Indonesia.
Nilai efisiensi yang dicapai dari kolaborasi dan integrasi akan menguntungkan para pelaku usaha logistik di industri maritim nasional. Kemudian manfaat efisiensi juga akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia berupa harga yang lebih stabil dan terjangkau untuk berbagai komoditas baik di Indonesia bagian barat maupun timur.
“Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Perhubungan juga terus meningkatkan konektivitas dan mengurangi disparitas harga melalui program Tol Laut yang telah dimulai sejak 2015 hingga sekarang,” jelasnya.
Sedangkan untuk tahun 2022, sebanyak 33 jalur tol laut sudah berjalan. Selain itu, Pemerintah saat ini telah memberikan berbagai kemudahan penggunaan Tol Laut dengan memanfaatkan digitalisasi dan Teknologi Informasi melalui aplikasi SITOLAUT.
Selain program tol laut, Kemenhub juga menyelenggarakan PSO Pelni dengan 26 trayek, angkutan perintis dengan 117 trayek dan kapal ternak dengan 6 trayek.
“Namun, kita harus menyadari bahwa kita masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Misalnya, keterbatasan anggaran negara dan rendahnya partisipasi swasta menjadi salah satu tantangan yang kita hadapi.
(kil/das)
