Menteri PANRB Azwar Anas dalam pertemuan dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (13/10).
JAKARTA – Reformasi birokrasi (RB) tematik merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk mempercepat dampak dan hasil reformasi birokrasi. RB Tematik berfokus pada penyelesaian berbagai persoalan pemerintahan terkait program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Secara lebih luas, dampaknya dapat meningkatkan tata kelola pendidikan di Indonesia.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengajak aparatur sipil negara (ASN) untuk bergandengan tangan menyukseskan fokus program tematik reformasi birokrasi.
“Arah Presiden Jokowi, reformasi birokrasi bukan hanya tumpukan kertas, tetapi harus berdampak dan dirasakan oleh masyarakat. Jadi kita dorong reformasi birokrasi tematik bersama-sama,” kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam pertemuan dengan DPR. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (13/10).
Azwar Anas mengatakan ada tiga fokus tematik reformasi birokrasi. Pertama, reformasi birokrasi untuk pengentasan kemiskinan, kedua Investasi BPR dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, dan ketiga Administrasi Pemerintahan.
Keberhasilan RB tematik tentunya tidak lepas dari peran ASN sebagai motor penggerak birokrasi. Oleh karena itu, ASN harus menghayati dan mengajak ASN untuk bertemu dengan birokrasi Indonesia yang berkelas dunia.
“Sesuai arahan Presiden Jokowi, seluruh elemen pemerintah diminta untuk segera bersinergi menyelesaikan permasalahan dengan berbagai dimensi,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Azwar Anas mendorong kesiapan ASN, khususnya tenaga kependidikan, untuk melakukan transformasi sebagaimana diamanatkan Presiden Joko Widodo tentang reformasi birokrasi. Ada empat poin yang perlu diperhatikan dalam menjalankan arahan presiden tersebut.
“Yang pertama adalah transformasi berbasis kinerja. Pemerintah mendorong transformasi dari segi organisasi, kepegawaian, dan sistem kerja dalam penyelenggaraan birokrasi di Indonesia. Ke depan, transformasi kinerja diperlukan. Sehingga ke depan fungsinya besar. ,” dia berkata.
Kedua, birokrasi harus memiliki dampak. Ke depan, ASN harus menegakkan birokrasi yang baik sehingga berdampak pada pelayanan publik yang prima.
Kemudian yang ketiga adalah birokrasi kolaboratif. Menteri Anas mengatakan, tata kelola kolaboratif nantinya dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah kompleks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Kinerja yang tidak ego-sektoral memungkinkan organisasi bekerja lebih efisien dalam menciptakan kinerja berbasis kinerja hasil.
Birokrasi terakhir yang melayani. Perkembangan kualitas pelayanan tidak terlepas dari peran pemimpin. Mantan Bupati Banyuwangi itu mencontohkan, selama menjabat sebagai bupati, ia mendorong jajarannya untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, termasuk melayani dengan senyuman, dan bertindak cepat dalam menangani kebutuhan masyarakat yang datang.
“Pelayanannya sederhana, termasuk dari senyuman. Dan kalau orang datang ditanya dulu, itu bagian dari pelayanan agar mereka senang,” imbuhnya.
Usai mendengar penjelasan Menteri Anas, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengapresiasi dan bangga atas kerja sama kedua kementerian tersebut. Baginya, kerja sama kedua lembaga tersebut untuk kemajuan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Ada beberapa hal krusial yang disampaikan Menteri Nadiem di hadapan Menteri Anas dan jajarannya. Diantaranya adalah rencana perubahan tunjangan guru dari Dana Alokasi Umum (DAU). Saat ini dana tersebut ditransfer ke pemerintah daerah dan kemudian disalurkan ke guru. Namun, Menteri Nadiem ingin memperpendek arus birokrasi, sehingga pemerintah pusat langsung mentransfernya ke rekening guru.
Hal lain yang disampaikan adalah tentang peningkatan profesionalisme dosen, termasuk dosen dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menteri Nadiem berharap guru dan dosen PPPK bisa menjadi solusi untuk menciptakan tenaga kerja yang fleksibel dan berkinerja di ASN.
Menurutnya, Kementerian PANRB dan Kemendikburistek dapat melakukan transformasi sumber daya manusia secara bersama-sama, sehingga visi Presiden Joko Widodo dapat segera terwujud. “Potensi kerja sama kedua kementerian menurut kami merupakan kemitraan yang memiliki potensi revolusioner sumber daya manusia,” kata Menteri Nadiem. (dit/don/HUMAS MENPANRB)
