Tekno  

Kesimpulan dan Rekomendasi Lengkap Tragedi TGIPF Kanjuruhan

Jakarta, CNN Indonesia

Tim Gabungan Pencari Fakta Independen (TGIPF) telah menyelesaikan penyelidikan atas tragedi tersebut Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Tim yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD juga menyampaikan laporan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (14/10).

Dalam peristiwa tragis yang terjadi pada 1 Oktober 2022 malam itu, sedikitnya 132 orang tewas. Mereka dikatakan melarikan diri dengan panik setelah polisi menembakkan gas air mata ke dalam stadion.

Para korban mengalami sesak napas dan terinjak-injak untuk keluar dari stadion. Mahfud mengatakan TGIPF menyimpulkan bahwa gas air mata menjadi pemicu utama kepanikan yang berujung pada tragedi tersebut.

“Korban meninggal dan cacat serta dalam kondisi kritis dipastikan setelah terjadi penyerbuan setelah disemprotkan gas air mata,” kata Mahfud dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat sore.

Dalam laporannya, TGIPF menyimpulkan dan merekomendasikan beberapa hal. Secara umum kesimpulan dan rekomendasi TGIPF adalah sebagai berikut.

1. Tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang pasca pertandingan sepak bola antara Arema vs Persebaya pada 1 Oktober 2022, terjadi karena PSSI dan pemangku kepentingan liga sepak bola Indonesia tidak profesional, tidak memahami tugas dan perannya masing-masing, cenderung mengabaikan berbagai aturan dan standar yang telah dibuat sebelumnya, serta menyerahkan tanggung jawab kepada pihak lain.

Sikap dan praktik tersebut dianggap sebagai akar permasalahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola, sehingga diperlukan langkah perbaikan yang drastis namun terukur untuk membangun peradaban baru dunia sepak bola nasional.

2. Langkah pimpinan Polri yang telah melakukan proses pidana dan tindakan administratif dengan memberhentikan sejumlah pejabat telah menjawab sebagian harapan masyarakat dan patut diapresiasi.

Namun tindakan ini juga perlu ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap pejabat Polri yang menandatangani surat rekomendasi izin keramaian Nomor Rek/000089/IX/YAN.2.1/2022/DIINTTELKAM tanggal 29 September 2022 yang dilakukan oleh Dirintelkam atas nama Kapolda Jatim.

3. Polri dan TNI juga perlu segera menindaklanjuti penyidikan terhadap anggota Polri dan TNI serta mereka yang melakukan tindakan berlebihan pasca huru hara seperti memberikan gas air mata, menembakkan gas air mata ke penonton (stand) yang diduga dilakukan di luar komando. , Pengelola Stadion Kanjuruhan yang tidak memastikan semua pintu terbuka, Arema FC, dan PSSI yang tidak mengawasi keamanan dan kelancaran pertandingan.

4. Polisi juga perlu segera menindaklanjuti penyidikan terhadap suporter yang terprovokasi, seperti yang pertama kali masuk lapangan sehingga diikuti suporter lainnya, suporter yang melempar suar, merusak mobil di dalam stadion, dan membakar mobil di luar stadion.

5. Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI, tetapi di negara yang memiliki landasan moral dan etika serta budaya yang luhur, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Pengurus Besar mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral bagi 712 korban.

Saat laporan ini disusun, 132 orang meninggal dunia, 96 orang luka berat, 484 orang luka sedang/ringan, beberapa di antaranya dapat berdampak jangka panjang.

6. Untuk menjaga kesinambungan kepengurusan PSSI dan menyelamatkan sepak bola nasional, para pemangku kepentingan PSSI diminta untuk mempercepat Kongres atau mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menghasilkan kepemimpinan dan manajemen PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari benturan kepentingan. .

Pemerintah tidak akan memberikan izin pertandingan liga sepak bola profesional di bawah PSSI, yakni Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, hingga ada perubahan dan kesiapan signifikan PSSI dalam mengelola dan menjalankan kompetisi sepak bola di tanah air.

Adapun pertandingan sepak bola di luar Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 tetap berlangsung dengan tetap memperhatikan ketertiban umum dan berkoordinasi dengan pihak keamanan.

7. Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, PSSI mendesak untuk merevisi anggaran dasar dan peraturan PSSI.

PSSI juga mendesak untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik terhadap berbagai sumber dan penggunaan keuangan, serta berbagai lembaga kegiatan usaha di bawah PSSI.

8. Dalam rangka membangun sepak bola nasional yang beradab dan bermakna bagi kepentingan umum, menyelamatkan PSSI tidak cukup berdasarkan peraturan PSSI, yang banyak bertentangan dengan prinsip tata kelola organisasi yang baik, tetapi juga perlu didasarkan pada prinsip menabung. kepentingan umum/keselamatan rakyat. (salus populi suprema lex esto).

Dasar dari ketaatan pada aturan resmi dan postulat keselamatan umum adalah aturan moral dan nilai-nilai etika yang telah menjadi budaya dalam kehidupan berbudaya kita.

9. Untuk menjamin kesejahteraan pemain, PSSI perlu segera memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang olahraga terkait jaminan ketenagakerjaan, dimana pemain berhak mendapatkan BPJS untuk 4 program jaminan sosial yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun.

(yoa/rzr/tsa)

[Gambas:Video CNN]





Leave a Reply

Your email address will not be published.