Tekno  

KI Pusat: Transparansi Tahapan Pilkada 2024 Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat

Semarang (ANTARA) –

Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Donny Yoesgiantoro mengatakan transparansi pelaksanaan tahapan pemilu 2024 akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya penyelenggara pesta demokrasi mendatang.

“Keterbukaan informasi sangat dibutuhkan oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu, DKPP, parpol, dan masyarakat sebagai pemilih karena transparansi pada setiap tahapan pemilu merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan demokratis sebagaimana yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. pemenuhan hak asasi manusia,” katanya saat membuka Rapat Koordinasi. Komisi Informasi Nasional ke-13 se-Indonesia di Semarang, Rabu (12/10) malam.

Terkait hal itu, Komisi Informasi harus memberikan dukungan energi positif bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 agar pelaksanaannya transparan dan akuntabel.

Ia mengatakan dalam pembukaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), informasi merupakan kebutuhan dasar setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial, serta merupakan bagian penting dari ketahanan nasional.

Untuk itu, penyelenggaraan pemilu harus memperhatikan asas dan prinsip KIP yang merupakan aspek fundamental bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Penerapan KIP dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilu, kata dia, merupakan hak masyarakat sebagai sarana optimalisasi pengawasan publik.

Penerapan KIP dalam pemilu dan pemilu dapat memberikan kepastian hukum dan jaminan hak masyarakat atas KIP yang cepat, sederhana, tepat waktu, dan berbiaya murah.

“KIP dapat menjamin akses informasi, mengontrol publik, dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggara pemilu dan pemilu sehingga tercipta kepercayaan publik untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan pemimpin bangsa,” ujarnya.

Ia menyebutkan sejumlah indikator KIP yang harus disediakan penyelenggara pemilu, antara lain ketersediaan dan aksesibilitas informasi, keakuratan informasi, keterbukaan proses, dan penyediaan regulasi/kebijakan dalam proses pengaksesan informasi pemilu dan pemilu.

Komisioner Kelembagaan Komisi Informasi Pusat sekaligus Penanggung Jawab Rakornas ke-13, Handoko Agung Saputro menambahkan, Komisi Informasi sebagai lembaga yang dibentuk oleh UU KIP memiliki peran untuk memastikan bahwa semua masyarakat lembaga, termasuk KPU, Bawaslu, dan DKPP, menjalankan asas, dan asas KIP dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

“KI harus berkontribusi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilu yang transparan dengan menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik dan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis yang mengatur penyelenggaraan pemilu dan pemilu secara transparan melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan dan Tata Cara Penyelesaian. Sengketa Informasi Pemilu dan Pilkada,” ujarnya yang juga mantan Komisioner KI Jateng ini.

Menurutnya, penyelenggara pemilu juga memiliki tantangan di era disrupsi dalam menjaga data yang dikelola, apalagi digitalisasi pemilu dan pemilu merupakan keniscayaan dalam membangun demokrasi serta mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik.

“Berbagai sistem informasi telah dikembangkan oleh penyelenggara pemilu, seperti KPU membangun kanal/halaman khusus yang menyajikan informasi terkait pemilu yang dapat diakses di https://infopemilu.kpu.go.id, sedangkan Bawaslu sebagai lembaga dengan tugas pengawasan menyiapkan kanal/halaman khusus Sistem Informasi Pengawasan Pemilu yang dapat diakses di http://sipp.bawaslu.go.id/,” ujarnya.

Ia meminta agar teknologi digital yang digunakan KPU dan Bawaslu harus memperkuat keamanan data sehingga dapat menangkal gangguan peretas.

“Kalaupun ada isu kebocoran data penyelenggara pemilu, klarifikasi harus segera diberikan agar masyarakat tidak khawatir dan tetap percaya dengan sistem teknologi yang dibangun,” ujarnya.

Acara akbar tahunan KI Pusat yang digelar pada 12-14 Oktober 2022 ini mengusung tema “Peranan Komisi Informasi Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemilu yang Transparan Dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Nasional”.

Kegiatan lainnya meliputi indeks keterbukaan informasi publik, pemantauan dan evaluasi, Hari Hak untuk Tahu Sedunia, dan penyelesaian sengketa informasi.

Rakornas yang dibuka oleh Kepala Discominfo Provinsi Jawa Tengah Riena Retnaningrum mewakili Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tersebut dihadiri oleh para komisioner KI se-Indonesia, bupati/walikota se-Jawa Tengah, dan sejumlah pejabat daerah Jawa Tengah, KPU dan Bawaslu Jawa Tengah.

Materi keynote speaker Menkominfo disampaikan oleh Dirjen IKP Usman Kansong dan sambutan dari Deputi Polhukam, Bappenas, Slamet Soedarsono.*

Berita ini juga telah disiarkan di Antaranews.com dengan judul: KI Center: Transparansi Pemilu 2024 untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

Leave a Reply

Your email address will not be published.