Tekno  

Langkah Pemprov DKI Atasi Masalah Banjir, Air, dan Pencemaran di Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia

Dalam lima tahun terakhir, upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengatasi masalah banjir, pencemaran air, dan udara telah berhasil.

Salah satunya penerapan Siaga, Respond, Galang oleh Pemprov DKI yang berhasil membuat genangan air lebih cepat surut, serta mengurangi jumlah titik banjir saat curah hujan ekstrem.

Gubernur Anies Baswedan menjelaskan, secara geografis, wilayah Jakarta dikelilingi oleh 13 sungai, sehingga potensi banjir akan selalu ada. Jika curah hujan ekstrim di atas 100 mm/hari, dipastikan air akan menggenang dan menyebabkan banjir.

“Sistem drainase Kota Jakarta memiliki ambang batas. Kapasitas kapasitas drainase DKI Jakarta berkisar 100-150 mm/hari. Oleh karena itu, jika hujan dengan curah hujan di bawah 100 mm/hari, kita harus memastikan Jakarta aman dan terkendali. curah hujan bisa tertangani dengan baik,” kata Anies.

Program pengendalian banjir lainnya, adalah Mud Raid yang dilakukan di 5 wilayah Kota Administratif, yaitu kegiatan pengerukan lumpur besar-besaran di danau, sungai, dan waduk. Tujuannya adalah untuk mengurangi proses pendangkalan dengan menggunakan mesin berskala hingga tiga kali lipat dari kapasitas biasanya.

Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta juga telah membangun kolam air olahan untuk mengantisipasi dan menampung genangan air sementara di jalan raya saat hujan, yang kemudian akan mengalir ke sungai atau laut.

Selain itu untuk perbaikan saluran air, mengintensifkan pemasangan sumur resapan atau drainase vertikal, menerapkan Biru dan Hijau yaitu taman yang menjadi tempat penampungan air sementara saat intensitas hujan tinggi, menyediakan alat pengukur curah hujan, dan perbaikan pompa.

Saat ini Pemprov DKI Jakarta memiliki 475 unit pompa stasioner dan 429 unit pompa bergerak. Kapasitas pompa meningkat 54 persen dalam sepuluh tahun terakhir, total kapasitas pompa saat ini adalah 129 m³.

Anies menambahkan, Pemprov DKI fokus menyelesaikan 942 program Proyek, di antaranya 9 polder (sistem penanganan banjir rob yang terdiri dari kombinasi tanggul, kolam retensi dan pompa), 4 penampungan air (reservoir), dan 2 sungai. . Rehabilitasi 9 polder tersebut akan mampu mengurangi dampak banjir di dataran rendah di Jakarta Utara, seperti Teluk Gong, Kelapa Gading, Muara Angke dan lain-lain.

Sedangkan 4 waduk di Pondok Ranggon, Lebak Bulus, Brigif dan Embung Wirajasa akan mengurangi banjir di sistem aliran Kali Sunter, Kali Krukut, Kali Grogol dan kawasan Cipinang-Melayu yang juga berfungsi sebagai penampungan air. Kelebihan air tersebut kemudian dialirkan ke laut.

Tidak sampai di situ, juga dilakukan peningkatan kapasitas dua sungai, yakni Kali Besar dan Kali Ciliwung. Semua langkah tersebut terbukti mampu mengatasi 12 titik genangan banjir berulang.

Selain fokus pada infrastruktur, Pemprov DKI Jakarta juga berinovasi dengan teknologi. Sistem Pengendalian Banjir yang merupakan kerjasama antara Jakarta Smart City dan Dinas Sumber Daya Air merupakan salah satu upaya pengendalian banjir yang mengikuti prinsip-prinsip kebijakan berbasis bukti dengan keunggulan dalam pemetaan masalah banjir yang lebih akurat dan pengelolaan risiko banjir yang lebih terukur.

Untuk mendapatkan data real-time yang semakin andal, Pemprov DKI telah memasang sensor di 178 titik rumah pompa dan pintu air serta CCTV. Alat ini mengukur empat jenis data, yaitu ketinggian air, curah hujan, debit air, dan suhu.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dan divisualisasikan dalam bentuk dashboard. Kemudian, manfaatkan pembelajaran mesin untuk menginterpretasikan data. Anies mengatakan bahwa penginderaan dan pemahaman adalah dua langkah terpenting.

“Awalnya manual, sekarang realtime. Yang awalnya terbatas, sekarang datanya melimpah. Dengan demikian, pemantauan penanganan banjir lebih efektif. Petugas di lapangan bisa melakukan penanganan banjir lebih cepat. Kami melihat ini kemajuan dan kami akan terus melakukannya. meningkatkan, “katanya.

Layanan Air Bersih

Masih terkait air, Pemprov DKI juga berkomitmen meningkatkan akses air bersih bagi warga. Sejumlah strategi yang digunakan adalah penerapan tarif air bersubsidi yang membuat biaya pengeluaran air menjadi lebih rendah, baik bagi penduduk di daratan maupun di pulau-pulau.

Tercatat, Jakarta memiliki 150 kios air yang tersebar di 5 kecamatan dengan permukiman padat, yakni Penjaringan, Pademangan, Cilincing (Jakarta Utara) serta Kalideres dan Cengkareng (Jakarta Barat).

Pemprov DKI juga menyediakan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) untuk meningkatkan cakupan pelayanan air bersih yang menjadi solusi pencemaran air di Jakarta. Pada 2022, cakupannya diprediksi 65,77 persen dengan 25 ribu sambungan rumah.

“Pelayanan air bersih semakin diperluas cakupannya dengan mensinergikan program pelayanan air, seperti membangun instalasi pengolahan air (IPA), membangun waduk untuk sumber air baku, hingga menyediakan mobil tangki dan kios air,” kata Anies.

Untuk Kepulauan Seribu, telah disiapkan delapan Instalasi Pengelola Air (IPA) dengan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (IPA SWRO), yaitu teknologi tingkat tinggi untuk mengubah air asin/air laut menjadi air tawar.

“Pembangunan IPA SWRO memberikan banyak manfaat bagi warga Kepulauan Seribu, karena ketersediaan sumber air bersih yang melimpah dengan sumber air baku dari air laut dan harga yang terjangkau,” kata Anies.

Kendalikan Polusi Udara Jakarta

Tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu penyebab meningkatnya tingkat polusi udara. Pemerintah Provinsi DKI telah melakukan tujuh langkah untuk menanggulanginya, antara lain peremajaan dan uji emisi kendaraan umum; penerapan ganjil genap, tarif parkir, dan tarif kemacetan; Uji emisi yang ketat dan usia kendaraan pribadi.

Kemudian, juga mendorong perpindahan moda, meningkatkan kenyamanan dan fasilitas pejalan kaki; memperketat pengendalian sumber pencemar yang tidak bergerak; penghijauan sarana dan prasarana umum; dan mulai beralih ke energi terbarukan.

Selain itu, Pemprov DKI juga tidak mengajukan banding atas gugatan warga terhadap pencemaran udara di Jakarta. Anies menegaskan, Pemprov DKI berkomitmen menjalankan putusan pengadilan atas gugatan tersebut karena setiap warga berhak atas lingkungan hidup yang sehat.

Dari seluruh gugatan tersebut, dicapai kesepakatan tentang pelaksanaan uji emisi dengan evaluasi berkala, pengetatan baku mutu emisi dan pengenaan sanksi bagi usaha dan/atau kegiatan sumber pencemar udara tetap (STB) yang beroperasi di Jakarta.

Selain itu, sanksi juga diberikan terhadap tindakan pembakaran sampah, penambahan stasiun pemantauan kualitas udara (SPKU), hingga penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Pemulihan Pencemaran Udara.

Sebagai komitmen menjaga lingkungan, Pemprov DKI mencabut izin lingkungan kegiatan bongkar muat PT Karya Citra Nusantara (KCN) pasca pencemaran debu batubara di Marunda. Pemprov DKI menyatakan akan meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha lainnya.

“Diharapkan masyarakat dapat aktif memantau dan terlibat dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan,” kata Anies.

Untuk memudahkan masyarakat dalam mencari informasi kualitas udara di Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta telah membuat saluran informasi data kualitas udara yang menggabungkan data monitoring dari seluruh perangkat monitoring di Jakarta pada Jakarta Low Emissions. website di https://lowemisi. jakarta.go.id.

(rea)


Leave a Reply

Your email address will not be published.