Tekno  

Media Asing Soroti Tragedi Kanjuruhan, Kritik Tajam Polri

Merdeka.com – Kekacauan setelah pertandingan sepak bola antar klub Arema Miskin dan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Sabtu lalu menewaskan sedikitnya 127 orang. Peristiwa terburuk kedua dalam sejarah sepak bola dunia itu tiba-tiba menjadi sorotan berbagai media internasional.

Bentrokan pun terjadi antar petugas POLISI dan para penggemar di stadion. POLISI juga menembakkan gas air mata ke kerumunan, memaksa kerumunan untuk bergegas keluar dari stadion. Mereka yang tidak tahan diinjak-injak sampai mati.

Ini bukan pertama kalinya bentrokan mematikan antara polisi dan warga sipil terjadi.

Dikutip dari laman New York Times, Selasa (4/10), selama bertahun-tahun, ribuan warga harus menghadapi kekerasan polisi yang dinilai korup, brutal di hadapan massa dan pejabat yang berada di atas hukum. .

Bentrokan tahun 2019 antara polisi dan pengunjuk rasa yang tidak menerima kemenangan pemilihan Presiden Joko Widodo menyebabkan 10 orang tewas dalam demonstrasi.

Setahun kemudian, polisi memukuli ratusan orang di 15 provinsi selama demonstrasi untuk mengesahkan undang-undang baru. Kemudian pada April 2020 di kota Ternate, polisi menembakkan gas air mata hingga melukai pengunjuk rasa.

Melalui bentrokan tersebut, terlihat polisi sering menggunakan taktik memukul dengan pentungan dan tameng serta menyemprotkan atau menembakkan gas air mata. Taktik yang sama juga digunakan polisi saat bentrok dengan Aremania, Sabtu.

Menurut para ahli, tragedi di Stadion Kanjuruhan menunjukkan kelemahan polisi, yaitu kurangnya pelatihan dalam mengendalikan massa dan perlakuan militeristik terhadap warga sipil.

“Bagi saya, ini benar-benar fungsi dari kegagalan reformasi POLISI di Indonesia,” jelas Jacqui Baker, ekonom politik di Murdoch University Perth, Australia.

Menurut Baker, meskipun dalam 2 dekade terakhir pihak berwenang telah melakukan penyelidikan atas tindakan kasar polisi Indonesia, upaya tersebut tidak membawa perubahan.

Bagi Baker, tidak ada yang berubah “karena tidak ada kepentingan politik untuk benar-benar menciptakan kepolisian profesional.”

Pasca bentrokan Sabtu lalu, banyak masyarakat Indonesia yang meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dipecat. Bahkan, sekitar 16.000 orang menandatangani petisi yang meminta polisi berhenti menggunakan gas air mata.

Pemerintah segera bergerak cepat untuk meredam kemarahan publik. Kapolres Malang, AKBP Ferli Hidayat dicopot dari jabatannya. Namun, hal itu tidak mengubah Polri dan ternyata akar permasalahannya lebih dalam.

2 dari 3 halaman

media asing soroti tragedi kanjuruhan, kritik tajam terhadap polisi Indonesia

Anggaran Kepolisian

Seperti diketahui, Polri tidak memiliki kekuatan sebesar militer Indonesia selama tiga dekade kediktatoran Presiden Suharto. Namun, Polri tiba-tiba mendapat tugas besar pasca reformasi 1998.

Tugas besar juga mendorong banyak petinggi polisi menerima suap dan melakukan korupsi. Setiap tuduhan terhadap polisi diserahkan kepada pejabat tinggi untuk diselidiki. Namun, banyak dari kasus ini tidak diselidiki.

Salah satu kasus yang tidak diusut adalah kasus tewasnya 2 mahasiswa saat demonstrasi di Sulawesi tahun 2019.

Kepercayaan masyarakat Indonesia kepada Polri juga terjun bebas. Sebelumnya pada April tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri 71,6 persen, namun Agustus lalu, tingkat kepercayaan hanya 54,2 persen.

Kurangnya akuntabilitas polisi berbarengan dengan anggaran yang membengkak. Bahkan tahun ini Polri menganggarkan Rp 109,7 triliun. Sebagian besar uang dihabiskan untuk gas air mata, pentungan, dan masker gas.

Andri Prasetiyo, peneliti keuangan dan kebijakan, mengungkapkan Polri telah mengeluarkan dana sekitar Rp. 3,3 triliun untuk membeli helm, tameng, kendaraan taktis dan peralatan lainnya untuk dikerahkan dalam demonstrasi.

Andri menjelaskan, pembelian gas air mata meningkat pada 2017 menjadi Rp 331,1 miliar. Saat itu di Jakarta terjadi serangkaian aksi unjuk rasa yang dihadiri puluhan ribu orang menuntut penahanan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok atas tuduhan penistaan ​​agama.

(mdk/pan)

3 dari 3 halaman

Menurut para ahli, 2019 adalah puncak penggunaan gas air mata oleh polisi. Bahkan anggaran untuk pembelian gas air mata yang sebelumnya menurun setelah 2017, meningkat lagi pada 2020 menjadi Rp 225,8 miliar.

Gas air mata juga menjadi senjata utama yang digunakan polisi dalam demonstrasi.

“Ini menjadi lebih dari sebuah pola sekarang,” kata Sana Jaffrey, direktur Institut Analisis Kebijakan Konflik.

Januari lalu, Polri menghabiskan hampir Rp 50,3 miliar untuk membeli pentungan khusus petugas di Provinsi Jawa Timur.

Dalam pertandingan maut Sabtu itu, polisi telah mengantisipasi bentrokan dengan mengenakan helm, rompi dan tameng, serta bersenjatakan tongkat pemukul. Bahkan Polres Malang meminta pihak penyelenggara untuk memulai pertandingan pada pukul 15.30, namun usulan tersebut tidak didengar.

Menurut para ahli, bentrokan mematikan hari Sabtu dapat dihindari dengan tidak melepaskan gas air mata, tidak menggunakan pentungan, memahami cara mengendalikan massa, dan meredakan konflik.

Baca juga:
Kandungan Kimia dalam Gas Air Mata yang Berdampak Fatal
Menpora Pastikan TGIPF Berpihak pada Korban Tragedi Kanjuruhan
Polisi Jelajahi CCTV Enam Pintu Stadion Kanjuruhan, Lokasi Banyak Korban Meninggal
Polisi Periksa Anggota dan Pansus Terkait Tragedi Kanjuruhan, Total 29 Saksi
PSSI: Stadion Kanjuruhan Tak Pakai Single Seat, Penonton Bisa Remas
PSSI Larang Petugas Keamanan Arema FC Bermain Bola Seumur Hidup

Leave a Reply

Your email address will not be published.