Tekno  

Mendongkrak Kinerja dan Kapabilitas ASN untuk Mencapai Birokrasi Kelas Dunia

Presiden Jokowi minta reformasi birokrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Nurul Badruttamam, Kepala Biro Kepegawaian dan Umum Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia

“Sangat penting bagi kita untuk melakukan reformasi birokrasi. Reformasi struktural! Agar lembaganya lebih sederhana, semakin banyak sederhanasemakin gesit!”

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato politiknya saat dilantik sebagai Presiden terpilih periode 2019-2024. Presiden Jokowi secara tegas menyatakan bahwa birokrasi harus disederhanakan dengan memangkas eselonisasi serta merevitalisasi peran jabatan fungsional.

Pemangkasan eselonisasi tampaknya membawa harapan baru untuk mempercepat efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah. Merusak anggapan lambatnya kinerja pemerintah yang disebabkan oleh sistem hirarki berlapis yang menyurutkan keinginan berkreasi bagi ASN berbakat.

Konsep talent management yang ditawarkan juga tidak mengharuskan promosi berdasarkan bean sequence. Namun memberikan peluang bagi karyawan yang memiliki inovasi dan kreativitas dalam kinerja. Meski dari segi posisi dan usia bisa dikatakan lebih muda.

Reformasi birokrasi dapat diartikan sebagai penataan birokrasi yang lebih efektif berdasarkan mekanisme kerja yang agile yang mendukung kinerja pegawai. Terdapat perubahan yang sangat mendasar dari perubahan sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi yaitu perubahan dari sistem mekanisme kerja lama ke sistem kinerja baru yang menawarkan tim tangkas lintas fungsi yang mendukung kinerja karyawan berdasarkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan.

Perjalanan transformasi birokrasi Indonesia menuju birokrasi kelas dunia dan pelayanan publik yang kompetitif tampaknya memasuki babak baru dengan hadirnya konsep ini. evolusi karyawan disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB). Penampilannya seperti menghirup udara segar dan disambut suka cita para pejabat fungsional.

Rancangan kinerja yang baru mengharuskan pejabat fungsional tidak lagi disibukkan dengan pekerjaan mandiri dan teknis. Pada tingkat tertentu manajerial, koordinasi, dan kepemimpinan juga disematkan pada tugas pekerjaan. Para pejabat fungsional dituntut untuk lebih inovatif dan memberikan kontribusi nyata bagi kerja organisasi di bidangnya masing-masing.

Ke depan, ASN tidak perlu lagi bekerja 8 jam sehari dari pagi hingga sore hari, melainkan harus siap bekerja kapan saja dan di mana saja, dengan dukungan peralatan yang dapat digunakan secara online. seluler. Tidak hanya itu, orientasi kinerja ASN berbasis output juga dapat merancang jenjang karir dan diharapkan dapat memenuhi harapan organisasi dan kepemimpinan.

Jika sebelumnya ASN dianggap tabu untuk mengeluarkan pendapat, mereka dituntut untuk bisa menjadi satu pemimpin, adaptif dengan perkembangan teknologi dan tentunya harus berjalan dengan skema regenerasi yang demokratis. Angka kredit yang biasanya menjadi momok bagi pejabat fungsional juga akan tergantikan dengan talent point yang diperoleh dari konversi predikat kinerja sebagai pejabat fungsional.

Talent point ini akan digunakan sebagai syarat kelayakan pejabat fungsional mengikuti uji kompetensi untuk kenaikan pangkat. Tidak ada lagi Daftar Usulan Peringkat Angka Kredit (DUPAK) sehingga pejabat fungsional akan fokus pada pemenuhan harapan pimpinan dalam rangka pencapaian kinerja organisasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.