Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dengan pemangku kepentingan olahraga dengan agenda Evaluasi Keseluruhan Penyelenggaraan Sepak Bola Indonesia di Auditorium Wisma Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/10).
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dengan pemangku kepentingan olahraga dengan agenda Evaluasi Menyeluruh Penyelenggaraan Sepak Bola Indonesia di Auditorium Wisma Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/10).(foto: good/ kemenpora.go.id)
Jakarta: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dengan pemangku kepentingan olahraga dengan agenda Evaluasi Menyeluruh Penyelenggaraan Sepak Bola Indonesia di Auditorium Wisma Kemenpora, Senayan, Pusat Jakarta, Kamis (6/10).
Turut hadir dalam rapat koordinasi ini Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto, Sekjen PSSI Yunus Nusi, Wadankorbrimob Polri, Irjen Pol. Drs. Setyo Boedi Moempoeni Harso, SH, M.Hum, Perwakilan BNPB, Prof. Wiku, Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, Dr. Sumarjaya, perwakilan Kementerian Dalam Negeri Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV Ir. Zanariah, M.Si dan perwakilan PT. Liga Indonesia Baru (LIB), pejabat Kemenpora dan perwakilan suporter klub Liga Indonesia.
Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo dan juga merupakan lanjutan dari rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pada Senin, 3 Oktober 2022.
“Rapat siang hari ini merupakan lanjutan dari rapat atau rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko Polhukam beberapa hari lalu di kantor Kemenko Polhukam tepatnya pada hari Senin. Salah satu keputusan rapat koordinasi memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga untuk mengadakan rapat dan mengundang pihak-pihak terkait, baik terkait tragedi Kanjuruhan maupun evaluasi kami terhadap pelaksanaan kegiatan sepak bola ke depan dan hal-hal lain,” kata Menpora. dan Sports Amali saat konferensi pers.
Menurut Menpora Amali, dalam pertemuan tersebut, para peserta rapat menyampaikan pandangan dan masukannya kemudian memperoleh sejumlah catatan penting. Menpora Amali menegaskan pertemuan ini tidak membahas perkembangan terkait tragedi di Kanjuruhan karena ditangani oleh Tim Gabungan Pencari Fakta Independen (TGIPF) yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Kepres).
“Meskipun saya adalah wakil ketua tim, kami tidak menyentuh itu sama sekali. Karena ini urusan tim. Dan juga apa yang sudah dilakukan oleh Polri, kita juga tidak masuk ke area tersebut dan mungkin ada tim lain yang ada di sana,” ujarnya.
Menteri Pemuda dan Olahraga menjelaskan bahwa hal-hal yang dibahas dan menjadi pertimbangan dalam pertemuan ini antara lain pertama, pihaknya sepakat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kompetisi sepak bola nasional.
“Tentunya bukan hanya Liga 1 tapi juga Liga 2 dan termasuk liga 3, masukan-masukan yang disampaikan peserta rapat saya kira sudah cukup mewakili situasi saat ini,” ujarnya.
Hal lain yang juga dibahas adalah terkait suporter. Menurutnya, selama ini keberadaan suporter belum tersentuh secara serius meski sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Olahraga.
“Sudah ada pasal-pasal yang mengaturnya dan ada hak dan kewajibannya. Tapi mungkin belum tersosialisasikan dengan baik kepada suporter kita, penonton kita. Jadi, itu akan menjadi tugas PSSI dan unsur-unsur yang terkait dengannya,” ujarnya.
Selain itu, dalam pertemuan ini masing-masing suporter menyatakan komitmennya untuk tidak menggunakan istilah-istilah yang berkonotasi permusuhan, misalnya antara suporter satu tim dengan tim lainnya. Misalnya antara Persija dan Persib, atau antara suporter Persebaya dengan Arema.
“Sore ini semua orang memiliki tekad bersama untuk berkembang di masa depan dan semua orang merasa itu adalah bagian dari sepak bola,” jelasnya.
Selain itu, venue pertandingan atau stadion milik pemerintah daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi, sesuai arahan Presiden Jokowi, akan melakukan audit menyeluruh terhadap keberadaan stadion-stadion tersebut, baik yang akan digunakan klub, baik Liga maupun Sepak Bola. 1, Liga 2 dan Liga 3.
“Tentunya akan kita prioritaskan yang saat ini sedang digunakan. Setelah itu selesai, kita akan kembangkan ke yang tidak terpakai, terutama yang sangat serius yaitu pintu masuk dan keluarnya. Kemudian ada tempat-tempat lain yang perlu diperhatikan, ” dia berkata.
Hal lain yang juga dibahas adalah terkait SOP (Standard Operating Procedures) penanganan kesehatan dan juga terkait keamanan dalam pertandingan. SOP tersebut nantinya akan disosialisasikan oleh PSSI.
“Setiap ada pertandingan pasti ada syarat minimal yang disediakan di setiap tempat. Sehingga ketika ada kejadian bisa langsung ditangani di tempat dengan apa yang sudah tersedia,” jelasnya.
Selanjutnya juga disepakati nantinya aturan, baik aturan FIFA maupun PSSI terkait keamanan, akan dijalankan oleh Polri. “PSSI diminta mensosialisasikan aturan FIFA dan PSSI itu sendiri kepada pemerintah daerah selaku pemilik stadion atau terkait dengannya. Agar semua tahu mana yang boleh dan mana yang tidak,” ujarnya.(ded)
