Tekno  

Menko Airlangga Bahas Transformasi Ekonomi Berbasis Digital dan Transisi Energi Hijau

Menko Airlangga Bahas Transformasi Ekonomi Berbasis Digital dan Transisi Energi Hijau




Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Foto: ekon.go.id–

JAKARTA, FIN.CO.ID – Berbagai krisis multidimensi mulai dari Covid-19, perlambatan ekonomi global, hingga konflik geopolitik saat ini telah memicu terganggunya rantai pasokan pangan dan energi secara global. Kondisi ini tentu membuat tanggung jawab Indonesia sebagai puncak kepemimpinan global dalam Kepresidenan G20 tahun ini jauh lebih kompleks.

Adanya pandemi Covid-19 juga menunjukkan kepada dunia bahwa ketahanan kesehatan global saat ini masih sangat rentan. Sementara itu, berdasarkan data Global Health Security Index, diperkirakan banyak negara masih belum cukup siap menghadapi ancaman epidemi dan pandemi di masa depan.

Menyikapi permasalahan tersebut, Indonesia melalui Forum G20 tahun ini telah mengarahkan kerjasama kelompok negara-negara besar untuk dapat menciptakan hasil yang konkrit dalam mengatasi berbagai permasalahan global, diantaranya dengan melakukan reformasi arsitektur kesehatan global melalui penyelarasan standar protokol kesehatan, penetapan dari Satuan Tugas Gabungan Keuangan dan Kesehatan. , dan alih teknologi produksi vaksin.

Selain itu, Kepresidenan Indonesia pada Forum G20 juga mendorong transformasi ekonomi berbasis digital dan penciptaan kesepakatan global terkait percepatan transisi menuju energi yang lebih bersih dan hijau.

“Forum G20 juga telah memfasilitasi transfer pengetahuan dan kompetensi untuk meningkatkan pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons terhadap pandemi. Diharapkan kerjasama antara satu negara dengan negara lain ini dapat menghasilkan exit strategy dari isu pandemi,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keynote speech virtual pada Konferensi Nasional The Institute of Internal Auditors (IIA), Rabu (12/10). .

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa pergeseran perilaku masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan positif sektor informasi dan komunikasi dalam dua tahun terakhir.

Hal ini juga mendorong munculnya ekonomi digital sebagai kekuatan baru bagi perekonomian nasional. Pada tahun 2020, nilai ekonomi digital Indonesia tercatat sebesar US$47 miliar dan menjadi yang tertinggi di ASEAN. Pada tahun 2022, nilai ekonomi digital Indonesia diprediksi mencapai US$70 miliar dengan tingkat pertumbuhan sebesar 49% (compounded annual growth rate).

Untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital, Pemerintah terus mengembangkan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas digital melalui pembangunan backbone telekomunikasi nasional seperti jaringan serat optik Palapa Ring sepanjang 12.229 km yang menghubungkan 90 kabupaten/kota, pembangunan menara BTS 4G. di 7.900 lokasi, serta pengadaan satelit multifungsi SATRIA. yang akan melayani 150.000 titik lokasi, termasuk wilayah 3T.

Dalam pengembangan sektor energi, Indonesia telah memiliki garis kebijakan transisi energi yang dijadikan acuan, yaitu target energi baru dan terbarukan dalam bauran energi yang telah ditetapkan sebesar 23% pada tahun 2025, pencapaian Target Nasional Determined Contribution (NDC) pada tahun 2030 dengan target penurunan emisi sebesar 29%, dan pencapaian target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. Acuan ini merupakan target utama Pemerintah dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan dampaknya pada manusia.

“Ketahanan dan keandalan pasokan energi ke depan akan semakin dibutuhkan. Indonesia diharapkan menjadi negara dengan produktivitas tinggi dan ekonomi yang inovatif. Kita bisa melihat transformasi digital seperti fintech dan startup mulai mendominasi pasar dalam negeri,” kata Menko Airlangga.

Amanat Kepresidenan G20 pada tahun 2022 menggarisbawahi harapan untuk memobilisasi aksi global, terutama dalam tiga tema utama Kepresidenan G20 Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan peran semua sektor, baik publik maupun swasta. Berbagai inisiatif dari pemerintah dan swasta hanya akan terwujud jika isu kepatuhan, transparansi dan akuntabilitas di semua sektor tetap terjaga.

“Di sinilah auditor internal harus berperan aktif. Kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas akan menjaga kelangsungan usaha dan menjaga jalannya pembangunan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat,” pungkas Menko Airlangga.(dlt/fsr)

Sumber:

Leave a Reply

Your email address will not be published.