Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyatakan keselamatan dunia maya menjadi tanggung jawab bersama setelah arahan Presiden Jokowi tentang “badai telah tiba”.
Padahal, sebelumnya Plate menyatakan bahwa keamanan siber bukan tanggung jawab mereka, saat mengarahkan pertanyaan ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Di konferensi pers Diunggah di situs Kominfo, Plate mengatakan bahwa Pemerintah sedang bersiap menghadapi dinamika terkait perubahan peta geopolitik dan geostrategis akibat perang antara Rusia dan Ukraina, yang mencakup dampak pada sektor teknologi digital.
“Kemarin Presiden memberikan arahan kepada para menteri untuk bersiap menghadapi situasi dengan melakukan stress-test di semua aspek pemerintahan, termasuk teknologi digital. Badai sudah tiba di Indonesia, jadi harus kita tangani dengan baik,” katanya, Rabu (12/02/2020). 10).
Menurut Johnny, kerentanan pada sistem digital dan keamanan data masih menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.
Dia menekankan bahwa “keamanan dunia maya, termasuk keamanan data, adalah tugas bersama semua pemangku kepentingan”. Keamanan data mencakup tindakan perlindungan data untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data.
“Perlu sinergi dari seluruh pemangku kepentingan. Secara global, kerentanan siber memicu peningkatan belanja penyedia layanan hingga USD 101,5 miliar untuk memperkuat keamanan siber hingga 2025,” katanya.
Meski begitu, Plate menyatakan bahwa Indonesia telah melakukannya pemisahan tugas antara Kominfo dan BSSN.
“Melalui Perpres Nomor 53 Tahun 2017, dimana BSSN dibentuk dengan meninggikan fungsi Lemsaneg dan password, ditambah fungsi cyber. Tahun 2018, Kominfo ID-SIRTI menjadi BSSN. dari BSSN,” jelasnya.
Perpres tersebut ditindaklanjuti dengan Perpres Nomor 133 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa fungsi BSSN tidak hanya di bidang enkripsi, tetapi juga terkait dengan keamanan informasi.
Menurut Menkominfo, Perpres No 53/2017 juga dilengkapi dengan Perpres No 28 Tahun 2021 yang menetapkan keamanan siber dan kedaulatan sektor digital menjadi fungsi BSSN bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Komunikasi dan Informatika.
“Tentunya kami terus melakukan koordinasi dengan segala serangan siber antara Kominfo dan BSSN. Namun dari sisi teknis, fungsi ID-SIRTI ada di BSSN. Sementara Kominfo melakukan audit kepatuhan terhadap penyelenggara sistem elektronik. ,” kata politisi Partai NasDem itu.
Seperti diberitakan sebelumnya, ada fenomena ‘lempar bola’ saat terjadi kebocoran data kartu SIM senilai 1,3 miliar.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta sempat menyebut Kominfo dan instansi terkait yang seolah saling menyalahkan tanpa mau bertanggung jawab atas bocornya data SIM card.
“Saya kira logika umum adalah bahwa pihak yang memberi perintah pendaftaran wajib menjaganya, apalagi jika ada UU PDP,” katanya saat rapat dengar pendapat dengan Kominfo, di Jakarta, Rabu (7/9).
Pada pertemuan yang sama, Plate menugaskan tugas tersebut kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan dalih payung hukum Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.
“Terhadap semua serangan cyber sektor unggulan dan domain penting, tugas pokok dan fungsi, bukan di Kominfo,” katanya.
“Terhadap semua serangan siber di ruang digital, kami adalah domain teknis Badan Siber dan Sandi Negara. Semua pertanyaan terkait serangan siber ini, kami tidak dapat menjawabnya atas nama BSSN,” tambah Plate.
Di kesempatan berbeda, ia kembali enggan menjawab pertanyaan soal dugaan kebocoran data registrasi kartu SIM. “Kalau ditanya hasil penyidikan, tanya ke BSSN, jangan tanya saya,” ujarnya, di Jakarta, Jumat (9/9).
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara BSSN Ariandi Putra mengatakan semua pihak bertanggung jawab atas keamanan siber.
“Keamanan siber pada dasarnya menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk Penyelenggara Negara, Pelaku Usaha, Akademisi, dan Masyarakat/Masyarakat,” ujarnya, terpisah.
(tim/arh)
[Gambas:Video CNN]
