Tekno  

Menyederhanakan verifikasi parpol melalui teknologi komunikasi

Teknologi komunikasi mampu menyentuh pulau-pulau yang tidak terjangkau jika dilakukan secara tatap muka

Tanjungpinang (ANTARA) – Permasalahan yang muncul dalam tahapan verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024 menuai tinjauan dari berbagai sudut pandang.

Puncak permasalahan di tahap awal pesta demokrasi terkait proses klarifikasi nama dwi anggota parpol eksternal yang dinilai Bawaslu tidak sesuai prosedur.

Pasal 39 ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 merupakan landasan formal yang mengatur tata cara proses klarifikasi dalam tahap verifikasi administratif. Mengacu pada aturan tersebut, penghubung antar parpol wajib menghadirkan langsung anggota parpol di kantor KPU kabupaten dan kota untuk klarifikasi. Keanggotaan parpol yang bersangkutan terkait dengan dwikeanggotaan parpol yang belum dipastikan statusnya.

Klarifikasi anggota partai politik untuk memastikan status keanggotaan partai seseorang, yang tidak boleh dimiliki lebih dari satu partai.

Dalam praktik memperjelas keanggotaan ganda parpol, tidak semua KPU kabupaten dan kota melaksanakan sesuai PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dengan berbagai alasan. Di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), misalnya, enam dari tujuh kabupaten dan kota melakukan klarifikasi sejumlah anggota dengan menggunakan fasilitas video call di Ada apa.

KPU Kepri sendiri mengizinkan KPU kabupaten dan kota untuk mengklarifikasi duplikasi data eksternal parpol melalui video call untuk kondisi tertentu. Kondisi yang dimaksud adalah ketika petugas verifikasi telah berusaha keras mendatangkan orang-orang yang terkait dengan dwi-keanggotaan parpol, namun gagal karena berbagai alasan logis, seperti sedang bekerja, berada di luar kota, atau berobat ke luar daerah. .

Pilihan yang terpaksa diambil di tengah tahap perjalanan yang terbatas waktu adalah menggunakan teknologi komunikasi untuk memastikan orang tersebut memilih satu partai politik atau tidak sama sekali. Pertimbangan lainnya adalah hak setiap warga negara untuk menjadi anggota partai politik yang dilindungi oleh konstitusi sehingga tim verifikasi menggunakan video call untuk Ada apa untuk berkomunikasi dengan orang tersebut.

Berdasarkan laporan KPU Kepri kepada Bawaslu Kepri, proses klarifikasi 17 orang terkait dwikeanggotaan parpol dilakukan melalui video call. Bawaslu Kepri juga menindaklanjuti masalah tersebut, meski tidak terburu-buru menjadikannya sebagai temuan pelanggaran administrasi.

Namun, Bawaslu Kepri tetap mengirimkan surat berupa teguran kepada mitranya untuk melakukan proses verifikasi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Sikap Bawaslu Kepri ini berbeda dengan Bawaslu di 10 provinsi lain antara lain Kaltim, DKI Jakarta, Sumsel, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur yang menjadi persoalan sebagai temuan pelanggaran administrasi.

Pengamat politik dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Bismar Ariantomenyatakan bahwa proses klarifikasi anggota parpol tertentu yang terdaftar sebagai anggota parpol lain melalui video call merupakan terobosan baru.

Cara ini dinilai lebih efektif di era digitalisasi. Pemanfaatan teknologi komunikasi sebagai upaya memperlancar pelaksanaan tahapan pemilu perlu mendapat perhatian khusus dari penyelenggara pemilu.

Namun, penggunaan teknologi komunikasi dalam proses klarifikasi dwikeanggotaan parpol tidak boleh bergeser dari substansi pelaksanaan tahapan tersebut. Selain itu, Jajaran KPU Kepri harus bisa membuktikan bahwa tim verifikasi sudah berusaha melakukan tahapan sesuai aturan, namun nihil, sehingga harus menggunakan video call.

Bukti lain yang perlu disediakan adalah surat undangan klarifikasi kepada yang bersangkutan, dan foto screenshot dalam pelaksanaan klarifikasi melalui video call.

Tidak sederhana

Pekerjaan KPU kabupaten dan kota tidak sederhana dalam melakukan verifikasi administrasi persyaratan parpol sebagai calon peserta pemilu, meskipun proses verifikasinya melalui Sistem Informasi Partai Politik.Pegawai Negeri Sipil).

Di Kepri, misalnya, tim verifikasi menangkap 12 persen dari 75.744 data anggota 24 parpol yang perlu diperbaiki.

Tim verifikasi dari KPU kabupaten dan kota di daerah menemukan banyak foto KTP yang tidak jelas sehingga tidak bisa terbaca. Selain itu, kartu anggota belum diunduh di Pegawai Negeri Sipil dan entri data Pegawai Negeri Sipil tidak sama dengan KTP atau kartu anggota, misalnya pengetikan NIK dan nomor anggota partai tidak cocok.

Kesalahan tersebut selama ini tidak serta merta menempatkan partai politik sebagai partai yang tidak memenuhi syarat. KPU tetap memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk memperbaiki data. KPU RI telah menetapkan tahapan penyempurnaan data anggota partai mulai 15-28 September 2022.

Tahap selanjutnya adalah verifikasi faktual kelengkapan persyaratan parpol. Tahapan ini mulai dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2022 selama 21 hari. Tim verifikasi faktual akan langsung mengecek kelengkapan persyaratan parpol sebagai calon peserta pemilu, seperti kepengurusan dan kesekretariatan kantor.

Pada tahap ini, pengurus parpol masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki atau melengkapi kekurangan berdasarkan temuan tim verifikasi. Misalnya, tim verifikasi menemukan 10 nama pengurus partai yang tidak memenuhi syarat, maka partai tersebut berpeluang mengganti nama tersebut.

Peraturan
Kebijakan dalam penyelenggaraan pemilu harus didasarkan pada peraturan atau regulasi. Peraturan tersebut tentunya harus mengakomodir segala kebutuhan dalam penyelenggaraan tahapan pemilu 2024 agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Strategi penyusunan peraturan harus sesuai dengan perkembangan zaman, dengan memperhatikan kondisi kependudukan dan geografi. Misalnya, Kepulauan Riau memiliki 1.796 pulau yang tersebar di tujuh kabupaten dan kota. Sebanyak 30 persen pulau berpenghuni.

Berdasarkan hasil meningkatkan data pemilih terus menerus, jumlah pemilih di Kepri sekitar 1,1 juta orang. Sementara itu, berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, jumlah penduduk Kepulauan Riau adalah 1,1 juta jiwa.

Dalam analisis penyusunan peraturan dan keputusan penyelenggara pemilu di era digitalisasi, hendaknya mengadopsi pemanfaatan fasilitas teknologi komunikasi yang tersedia untuk memudahkan kerja penyelenggara pemilu, khususnya di wilayah kepulauan seperti Kepulauan Riau.

Teknologi komunikasi dinilai mampu menyentuh pulau-pulau yang tidak terjangkau jika dilakukan secara tatap muka. Namun, substansi proses klarifikasi keanggotaan rangkap tersebut tidak boleh bergeser sehingga dapat dipastikan parpol memenuhi syarat atau tidak.

Dari permasalahan yang muncul dalam proses klarifikasi dwikeanggotaan parpol, prosedur verifikasi berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tidak mengakomodir teknologi komunikasi sebagai bagian terpenting untuk mempermudah proses klarifikasi, meskipun diperlukan.

Setelah permasalahan tersebut muncul, KPU RI mengeluarkan kebijakan baru berupa Surat Keputusan Nomor 384 Tahun 2022 tanggal 23 September 2022 yang mengakomodir proses klarifikasi dwikeanggotaan parpol dengan memanfaatkan teknologi. Keputusan tersebut merupakan perubahan keempat atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan Kota Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.

Bab V Huruf I Keputusan tersebut menegaskan bahwa anggota partai politik yang sedang diklarifikasi tidak dapat hadir langsung ke kantor KPU kabupaten/kota, sehingga proses klarifikasi dapat menggunakan sarana komunikasi dan teknologi informasi. Pemanfaatan fasilitas teknologi tersebut dapat dilakukan dengan syarat antara lain anggota partai politik sakit parah dan memiliki kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk dijangkau dalam waktu singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan orang tersebut karena tidak dapat hadir.

Selain itu, KPU kabupaten dan kota serta petugas penghubung partai politik kabupaten dan kota menyepakati fasilitas teknologi informasi untuk menghubungi anggota partai politik dalam bentuk video call atau video conference secara real time sehingga dapat bertatap muka, melihat, dan berbicara langsung.

Jika tim verifikasi meragukan anggota parpol, KPU kabupaten dan kota akan melakukan verifikasi ulang KTA dan e-KTP atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota partai politik pada saat klarifikasi melalui video call atau video conference.

Selain itu, KPU kabupaten dan kota wajib mendokumentasikan dalam bentuk foto, rekaman video, serta rekaman suara dan rekaman layar selama pelaksanaan klarifikasi melalui video call atau video conference secara real time.

Teknologi komunikasi yang mempermudah pekerjaan memang harus diakomodasi dalam hajatan politik besar, khususnya untuk Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki lebih dari 1.700 pulau. ***2***

Editor: Achmad Zaenal M
HAK CIPTA © ANTARA 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.