Tekno  

pemerintah berhati-hati agar tidak terkena sanksi FIFA

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Elshinta.com – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mengatakan, pemerintah mengambil langkah hati-hati dalam menyelesaikan tragedi Kanjuruhan agar Indonesia tidak terkena sanksi dari FIFA.

“Jadi pemerintah sangat hati-hati di mana wilayah pemerintah, dan pemerintah tidak ingin masuk ke ranah federasi karena kami tidak ingin itu terjadi lagi seperti tahun 2015, di mana pemerintah masuk terlalu dalam, jadi FIFA melihat ada intervensi,” kata Menpora Zainudin Amali di Jakarta, Jumat.

Pada tanggal 30 Mei 2015 FIFA menjatuhkan sanksi kepada Indonesia berupa pencabutan keanggotaan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai federasi sepak bola Indonesia, pelarangan tim nasional dan klub Indonesia untuk mengikuti kompetisi internasional di bawah naungan FIFA dan AFC dan larangan bagi setiap anggota dan ofisial PSSI. berpartisipasi dalam program pengembangan, kursus atau pelatihan dari FIFA dan AFC selama sanksi belum dicabut.

Selama PSSI dibekukan dan Indonesia mendapat sanksi dari FIFA, tidak ada kompetisi resmi yang akan berlangsung di negara tersebut hingga 13 Mei 2016.

“Ini saya jaga baik-baik, tapi kita bantu dan fasilitasi tanpa kita harus campur tangan. Kemarin disepakati dan ternyata berhasil,” tambah Amali.

Menpora mengatakan, semua aturan, baik aturan FIFA maupun aturan PSSI, akan diintegrasikan, termasuk dengan aturan di kepolisian, terutama soal keamanan.

“Nanti akan keluar satu aturan yaitu dari Polri dengan tetap mengadopsi semua aturan yang ada di FIFA dan PSSI. Sebenarnya FIFA dan PSSI itu sama, karena PSSI mengambil aturan dari statuta FIFA, jadi statuta PSSI itu kebanyakan yang berlaku di FIFA,” kata Amali.

Selain itu, Kemenpora juga akan mengundang PSSI, berbagai klub sepak bola, organisasi suporter dan panitia untuk merancang kompetisi agar tragedi Kanjuruhan tidak terulang.

“Jadi saya masih menjalankan fungsi saya sebagai Menpora, saya sama sekali tidak berfungsi sebagai wakil ketua TGIPF. Presiden sudah meminta saya dan PSSI untuk mengevaluasi secara menyeluruh sistem pertandingan, manajemen keamanan,” tambah Amali.

Tragedi Kanjuruhan terjadi setelah kerusuhan yang pecah setelah penonton memasuki lapangan Stadion Kanjuruhan, Malang, usai pertandingan Liga 1 Indonesia antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya yang berakhir dengan skor 2-3 pada Sabtu (1/10) malam. .

Petugas keamanan menembakkan gas air mata ke tribun penonton, menewaskan sedikitnya 131 orang, sementara 440 orang menderita luka ringan dan 29 luka berat.

Presiden Jokowi sendiri telah memerintahkan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta Independen (TGIPF) yang diketuai Menko Polhukam Mahfud MD didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali sebagai Wakil Ketua dengan 13 orang anggota dari berbagai kalangan. untuk menelusuri Tragedi Kanjuruhan dalam kurun waktu tertentu. satu bulan.

Selain pembentukan TGIPF, Presiden Jokowi juga memerintahkan agar seluruh stadion sepak bola di Indonesia diaudit, terutama yang digunakan untuk pertandingan Liga 1, agar tidak terjadi insiden serupa di masa mendatang.

Dari sisi hukum, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo pada Kamis (6/10) mengumumkan 6 tersangka dari tragedi Kanjuruhan, yakni Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) AHL, Ketua Panitia Pelaksana AH, Petugas Keamanan SS, AMPL Mabes Polri Malang. , Danki 3 Brimob Polda Jawa Timur H dan Kasat Samapta Polres Malang BSA.

Para tersangka diduga Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP, serta Pasal 103 Juncto Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11/2022 tentang Olahraga.

Leave a Reply

Your email address will not be published.