Pustakawan juga berperan dalam penataan sumber audiovisual
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penetrasi teknologi digital berdampak pada munculnya pergeseran kebiasaan membaca. Lebih mudah bagi pembaca untuk mendapatkan informasi melalui perangkat mereka. Seiring dengan penetrasi teknologi digital, penerbit juga dihadapkan pada tuntutan baru untuk beralih menggunakan platform digital guna meningkatkan penjualan bukunya.
“Tidak hanya buku cetak, penerbit harus bisa menjual buku dalam format digital,” kata Ahli Utama Pustakawan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Mariana Ginting, dalam “Orasi Ilmiah Ahli Utama Pustakawan” di Jakarta, Selasa ( 11/10/2022).
Berdasarkan pengamatannya, hasil tugas akhir mahasiswa jarang dibaca oleh masyarakat karena bahasa yang digunakan kaku sehingga tidak menarik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan jumlah penulis di Indonesia, beliau menyarankan agar dibuat peraturan atau kebijakan yang mewajibkan setiap lulusan akademik, selain tesis, tesis, disertasi, juga menulis buku-buku populer dengan ISBN sesuai dengan minat mahasiswa yang bersangkutan. .
“Dengan demikian, jumlah karya dan jumlah pengarang akan bertambah dan topik yang dibahas juga beragam,” ujarnya. Selain itu, kata dia, juga diperlukan jaringan penerbit yang kuat yang dapat berbagi sumber daya sehingga distribusi publikasi akan menekan biaya distribusi dan membuat harga buku lebih murah.
Sementara itu, Kamaludin, pustakawan ahli utama Perpusnas lain, dalam orasi ilmiahnya menjelaskan bahwa pustakawan juga berperan dalam penataan sumber daya audiovisual terpadu nasional. Ia menemukan, sumber audiovisual yang dimiliki empat lembaga yakni LIPI, LAPAN, BPPT, dan BATAN yang tergabung dalam BRIN belum terintegrasi.
Integrasi sumber audiovisual secara nasional diharapkan dapat menjadi modal bagi pengembangan budaya riset. “Peran dan tanggung jawab pustakawan ini harus bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar instansi,” jelasnya.
Pustakawan Ahli Utama Sekretariat Daerah Bali, Luh Putu Haryani menyampaikan orasi ilmiah bertema Peran Perpustakaan dalam Tumbuh Kembang Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan Pelayanan Pengajian. Dijelaskannya, layanan perpustakaan di lembaga pembinaan tidak hanya tempat peminjaman buku, tetapi juga anak asuh dengan layanan Inklusi, Advokasi, dan Edukasi (Invokasi).
Baginya, anak adalah harapan bangsa di masa depan sehingga kehidupannya harus diperhatikan dengan baik. Dalam penelitiannya, ia menemukan permasalahan narapidana anak (WBA) yang kemudian dikelompokkan menjadi tiga permasalahan yaitu pendidikan, kepribadian dan psikologi, serta hiburan/rekreasi.
“Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan program pembinaan yang komprehensif meliputi program pendidikan yang lebih fleksibel, bimbingan/advokasi kepribadian dan psikologi, serta program-program inklusif lainnya,” ujarnya.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, dalam arahannya mengatakan, pustakawan dituntut untuk mendukung peningkatan kualitas dan martabat kaum marginal. Saat ini, pustakawan harus mampu meyakinkan seluruh pemangku kepentingan akan keberadaan perpustakaan dalam kehidupan masyarakat.
Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang diusung oleh Perpustakaan Nasional RI dinilai mampu berperan mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Ditegaskannya, perpustakaan berkontribusi besar dalam meningkatkan perekonomian nasional dengan membekali masyarakat dengan kemampuan membangun usaha kecil dan menengah.
“Yang terpenting bagaimana kita bisa menjadikan bangsa kita bangsa yang besar dengan menerapkan 70 persen transfer ilmu di perpustakaan kepada masyarakat,” ujarnya.
