Jumlah peserta pelatihan survei demografi mengeluhkan gaji pegawai yang seharusnya diberikan secara penuh oleh Badan Litbang Nasional (BRIN). Apa itu?
BRIN diketahui menggelar pelatihan petugas lapangan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang akan digelar pada 30 September hingga 10 Oktober 2022 secara serentak di tujuh balai pelatihan.
Deputi Bidang Riset dan Inovasi Kebijakan BRIN Boediastoeti Ontowirjo mengatakan SDKI 2022 merupakan survei yang dilakukan atas kerjasama antar lembaga.
“BRIN merupakan pelaksana SDKI 2022 bekerja sama dengan berbagai pihak antara lain BPS, BKKBN, Kemendikbudristek, Bappenas, Kementerian Kesehatan, dan ICF-USAID,” katanya seperti dikutip dalam keterangannya. situs BRIN(3/10).
Ia mengatakan petugas lapangan SDKI bertugas mengumpulkan informasi tentang kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, keluarga berencana (KB), dan pengetahuan tentang AIDS dan infeksi menular seksual (IMS) lainnya.
Usai acara pelatihan, sejumlah warganet membanjiri kolom komentar Twitter BRIN. Netizen yang mengaku mengikuti pelatihan tersebut mengatakan telah menerima pengurangan honorarium dan tidak pernah menerima pembayaran.
“Min awalnya 150k per hari, jadi 50k per hari, lalu baunya tidak ada sama sekali, kita manusia, tolong jadilah manusia, terima kasih sudah staycation di Bali selama 10 hari,” kata akun @aarosta.
“Cari kerja susah, malah dikerjain kayak gini.. huuuu,” balas akun @TanjiroKomodoo.
“Kok ada pelatihan 10 hari tapi uang harian tidak dibayar. Jangan takut makan hak orang,” kata @nurazisramadhan.
Akun Twitter BRIN Center for Community and Cultural Research juga mengomentari laporan netizen yang membanjiri kolom postingan.
“tolong admin @brin_indonesia sampaikan keluhan masyarakat ini kepada penyelenggara,” cuit akun resminya.
Saat dikonfirmasi, Sekretaris Departemen Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN Yudho Baskoro mengatakan keluhan peserta terkait dengan gaji petugas survei. Masalahnya, belum ada penugasan untuk survei.
Sementara itu, uang saku untuk pelatihan selama 10 hari telah sepenuhnya dibagikan kepada para peserta.
“Untuk uang pelatihan semuanya telah diberikan, tidak ada pemotongan. Itu disampaikan di Twitter [honor senilai Rp] 150 sampai 50 ribu itu berkaitan dengan nanti dia bertugas. Belum ada penugasan,” ujarnya melalui pesan singkat.
“Yang teman-teman sampaikan itu penugasan, sementara belum ada penugasan, karena kita sedang menata ulang cara pendataan, termasuk penugasan per blok sensus,” imbuh Yudho.
(bisa/arh)
[Gambas:Video CNN]
