Tekno  

Pimpin Delegasi Indonesia di APEC Ministerial Meeting, Ini Misi Menko Airlangga

BANGKOKinvestor.id – Indonesia menjadi pusat perhatian dan kepercayaan negara-negara dunia setelah mengadopsi dan meratifikasi Bali G20 Leaders Declaration atau Deklarasi Pemimpin G20 Bali. Selain itu, perekonomian Indonesia juga dinilai sudah membaik titik terang di tengah berbagai krisis dan tantangan yang dihadapi dunia saat ini.

Melanjutkan momentum tersebut, pemerintah serius memperkuat kerja sama bilateral dan multilateral dengan berbagai negara, salah satunya dengan terlibat dalam forum kerja sama ekonomi kawasan Asia Pasifik.

Usai mengikuti seluruh rangkaian acara KTT G20, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bertolak ke Bangkok untuk menghadiri rangkaian acara Economic Leaders’ Weeks Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) di Thailand, 16-20 November 2022.

Baca juga: Usai G20, Jokowi ke Thailand untuk menghadiri KTT APEC

Mengawali rangkaian kegiatan, Menko Airlangga memimpin Delegasi RI dalam APEC Ministerial Meeting (AMM), Kamis (17/11/2022). Sesi pembukaan AMM mengangkat topik “Pertumbuhan yang Seimbang, Inklusif, dan Berkelanjutandan secara khusus menangani inisiatif Pertumbuhan Bio-Sirkular (BCG) Model Ekonomi untuk mendukung transisi ekonomi yang berkelanjutan di Ekonomi APEC.

Dalam sesi tersebut, Menko Airlangga menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif BCG dan mengajak ekonomi APEC untuk berkolaborasi. “Model ekonomi BCG sangat relevan dengan berbagai tantangan ke depan. Model ekonomi ini tidak hanya dapat mendukung kebutuhan ekonomi saat ini, tetapi juga mendukung keberlangsungan generasi kita di masa depan,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis.

Untuk mewujudkan inisiatif tersebut, Airlangga mengusulkan dua prioritas, yakni peningkatan kualitas investasi ekonomi hijau, serta mendorong peningkatan kapasitas dan transfer teknologi.

Baca juga: Berkat KTT G20, Indonesia Terima Komitmen Investasi Rp 124,8 Triliun

Terkait usulan peningkatan kualitas investasi ekonomi hijau, Airlangga menyoroti besarnya kebutuhan investasi untuk melakukan transisi hijau, sehingga APEC perlu membentuk mekanisme pembiayaan untuk mendukung implementasinya di ekonomi anggota.

Indonesia sendiri membutuhkan sekitar US$ 322,8 miliar untuk mencapai target National Defined Contribution (NDC) 2030, sehingga diperlukan mekanisme pembiayaan yang inovatif, baik dari pihak swasta, komunitas internasional, maupun bauran pembiayaan lainnya.

Kemudian terkait usulan peningkatan kapasitas dan transfer teknologi, Airlangga mengungkapkan bahwa ekonomi berkembang menghadapi keterbatasan kapasitas kelembagaan dan kurangnya akses terhadap teknologi hijau.

Baca juga: Menkeu: Transisi Energi Menjadi Salah Satu Kesepakatan Kompleks G20

Airlangga menekankan pentingnya APEC sebagai “inkubator ide” untuk menjalin kerja sama yang konkret dalam mendukung pertukaran pengetahuan dan informasi serta kerja sama penelitian untuk mendukung transisi hijau yang adil di antara ekonomi APEC.

Turut hadir mendampingi Menko Airlangga dalam sidang tersebut Wakil Menteri Perdagangan, Duta Besar RI untuk Kerajaan Thailand, Dirjen Amerika dan Pasifik Kementerian Luar Negeri, Staf Khusus Menko Perekonomian Bidang Penguatan Kerjasama Internasional, Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Kawasan dan Sub Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Direktur Kerjasama Intra Kawasan dan Antar Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri.

Editor : Jauhari Mahardhika ([email protected])

Leave a Reply

Your email address will not be published.