Nusa Dua – PT PLN (Persero) akan memamerkan 8 (delapan) upaya perseroan untuk mencapai target _Net Zero Emission_ (NZE) 2060 dalam Konferensi Internasional Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 17-18 Oktober mendatang. Hal ini merupakan wujud aktif PLN sebagai jantung perekonomian dan motor penggerak transisi energi Indonesia.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I, Pahala N. Mansury sangat mendukung langkah PLN mencapai net zero emisi pada tahun 2060 dan mendukung pembangunan rendah karbon sejalan dengan Paris Agreement dan target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia hingga 31,89 persen pada tahun 2030. Hal ini juga sesuai dengan _Updated National Determined Contribution_ (NDC) yang dirilis pemerintah September lalu menjelang COP27 bulan depan.
“Komitmen PLN dalam mewujudkan dekarbonisasi dan mendorong transisi energi antara lain percepatan pengurangan penggunaan aset PLTU batubara dan percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi,” jelas Pahala.
Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, sebagai bagian dari komitmen global penurunan emisi karbon, PLN telah menginisiasi 8 upaya. Bertepatan dengan Konferensi Internasional BUMN, ia menegaskan PLN akan menjelaskan kepada delegasi langkah-langkah strategis PLN dalam memaksimalkan teknologi dan inovasi dalam pengurangan emisi karbon dan mendorong transisi energi.
“Dengan berkolaborasi, kami juga memastikan bahwa kami akan terus menyediakan pasokan listrik yang andal dan bersih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Darmawan.
Darmawan merinci, untuk bisa mempercepat target NZE, pertama PLN akan memensiunkan pembangkit listrik secara bertahap. Langkah ini dinilai paling efektif untuk mengurangi emisi karbon di sektor ketenagalistrikan sekaligus mengurangi penggunaan batu bara sebagai energi fosil.
“Kedua, PLN secara paralel juga menerapkan teknologi _co-firing_ biomassa pada pembangkit listrik berbasis fosil yang masih beroperasi guna mengurangi penggunaan energi fosil dan emisi yang dihasilkan. Gerakan ekonomi energi kerakyatan melalui co-firing yang selama ini dilakukan oleh badan usaha dan pemerintah daerah akan meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujar Darmawan.
Ketiga, PLN juga akan mempercepat penambahan pembangkit listrik berbasis energi bersih. Hingga tahun 2025, PLN akan menambah 3 GW pembangkit berbasis EBT dengan total tambahan kapasitas terpasang sebesar 20,9 GW dari tahun 2021 hingga 2030.
“Keempat, PLN memberikan layanan Renewable Energy Certificate (REC) sebagai salah satu fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh stakeholders BUMN, pemerintah, ritel, dunia usaha, dan industri untuk bersama-sama menggunakan energi listrik berbasis EBT,” tambah Darmawan.
Kelima, PLN juga mendukung ekosistem kendaraan listrik dengan gencar membuat skema kerjasama dengan mitra melalui pengembangan waralaba SPKLU dan SPBKLU dengan bank, mall, perkantoran, swasta, operator jasa transportasi, dealer sepeda motor dan lain-lain sehingga akan ada ribuan SPKLU. . dan SPBKLU yang difasilitasi oleh PLN.
Keenam, PLN juga mengembangkan _Carbon Capture and Storage_ (CCS) sehingga dapat menjadi teknologi untuk menyerap emisi karbon dalam jumlah besar di PLTU dan PLTG.
Ketujuh, PLN juga mengembangkan teknologi hidrogen untuk mengurangi emisi dari pembangkit berbahan bakar fosil melalui penerapan co-firing hidrogen dan amonia.
Terakhir, PLN telah mengembangkan teknologi _Smart Grid & Control System_. Aplikasi ini akan meningkatkan efisiensi sistem sekaligus mengurangi emisi melalui digitalisasi di setiap lini proses bisnis.
“Perkembangan teknologi dan inovasi mampu menekan harga pengembangan EBT. Ini menjawab dilema antara energi bersih tapi mahal atau energi kotor tapi murah. Ini bisa dijawab, bahwa ke depan energi bersih dan murah bisa tercapai,” pungkas Darmawan.***
