Ia yakin FIFA akan meminta Indonesia memperbaiki infrastruktur stadion.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengamat sepak bola Indonesia Mohamad Kusnaeni menilai pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang akan digelar hari ini, Selasa (18/10/2022), merupakan momen penting bagi Indonesia. Utamanya, untuk menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah Indonesia dalam upaya peningkatan penyelenggaraan sepakbola di tanah air.
“Menurut saya, salah satu alasan FIFA tidak menjatuhkan sanksi kepada Indonesia terkait Tragedi Kanjuruhan adalah karena FIFA melihat Indonesia serius menanggapi situasi ini. Indonesia sepertinya serius melakukan perbaikan dan ini ditunjukkan langsung oleh Presiden. (Jokowi),” kata Kusnaeni kepada Republika, Senin (17/10/2022).
Pria yang akrab disapa Bung Kus ini memprediksi beberapa poin penting yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertama, kata dia, adalah masalah infrastruktur. Ia yakin FIFA akan meminta Indonesia memperbaiki infrastruktur stadion agar lebih aman dan nyaman menggelar pertandingan sepak bola. Karena standar stadion FIFA cukup ketat.
Selanjutnya adalah pembenahan tata kelola. Menurut dia, FIFA akan memerintahkan AFC untuk membantu Indonesia memperbaiki tata kelola sepakbola, mulai dari kompetisi hingga timnas. Ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan atau mengupgrade sumber daya manusia (SDM). Seperti penyelenggara pertandingan, petugas keamanan, kesehatan dan lain sebagainya.
“Itulah unsur-unsur dalam pertandingan yang menentukan sukses tidaknya pertandingan. Jadi FIFA akan mendorong Indonesia untuk memperbaikinya,” kata Bung Kus.
Menurut Kus, pertemuan FIFA dengan Presiden Jokowi untuk menunjukkan bahwa mereka mendukung upaya memajukan sepakbola Indonesia. Untuk pelaksanaannya nanti, menurut dia, FIFA akan memerintahkan AFC untuk memberikan bantuan kepada PSSI selaku otoritas sepak bola Indonesia.
“FIFA pasti akan melibatkan PSSI karena yang dilihat FIFA dari Indonesia adalah PSSI. FIFA akan melihat PSSI yang sekarang menjadi pengurus legal. Dan mereka akan melibatkan PSSI bersama AFC untuk melakukan transformasi yang diinginkan oleh presiden (Jokowi),” kata dia. Kus.
Sementara itu, anggota Tim Gabungan Pencari Fakta Independen (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan mempertanyakan pembentukan Satgas Transformasi Sepak Bola Indonesia (Satgas) PSSI yang melibatkan FIFA, AFC, perwakilan beberapa kementerian dan kepolisian. Akmal mempertanyakan validitas Satgas tersebut.
Sebelumnya, PSSI, FIFA, AFC dan perwakilan pemerintah menggelar pertemuan di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Kamis (13/10). Dari pertemuan itu disepakati Satgas Transformasi Sepak Bola Indonesia beserta jajarannya linimasa dan rencana aksi mereka dalam waktu dekat, termasuk rencana memutar kembali Liga 1 pada akhir November.
“Saya juga bingung kok tiba-tiba ada pembentukan Satgas, kapan FIFA mengeluarkan rekomendasi. FIFA baru mau ketemu Presiden (Jokowi), belum ketemu Presiden, bagaimana FIFA mengeluarkan rekomendasinya. ,” kata Akmal saat dihubungi Republika, Senin (17/10/2022).
Akmal yang juga Koordinator Save Our Soccer (SoS) mengatakan Satgas Transformasi Sepak Bola Indonesia yang telah dibentuk adalah versi PSSI. Dia juga mempertanyakan legitimasinya. Menurutnya, pembentukan Satgas PSSI versi PSSI sama sekali tidak jelas. Pasalnya, PSSI membentuk Satgas namun belum diketahui siapa yang mengetuainya, beserta anggotanya.
“Saya tanya, siapa ketua tim Satgas Transformasi yang dibentuk kemarin? Katanya anggotanya lengkap, ada FIFA, AFC, Kemenpora, dll, tapi nama-nama orangnya tidak ada. Jadi ini gaya PSSI saja, pemerintah belum melakukan apa-apa,” kata Akmal.
Presiden Jokowi baru akan bertemu dengan Guanni pada Selasa (18/10/2022) untuk melakukan pembahasan lebih lanjut. Jadi, kata Akmal, bagaimana Satgas Transformasi bisa terbentuk, dan jika pembentukan Tim Transformasi itu sesuai dengan maksud Presiden Jokowi, seharusnya ada struktur yang jelas dalam keanggotaan tim.
Sedangkan PSSI dalam pembentukan Satgas Transformasi Sepak Bola Indonesia beberapa waktu lalu tidak menyebutkan hal tersebut. “Kalau Pak Presiden membentuk Tim Transformasi, harus ada pemimpinnya. Ini baru gerakan PSSI, ini jelas salah. PSSI lebih baik menyampaikan apa solusi untuk masalah sepakbola kita,” ujarnya.
