Tekno  

Rekrutmen Badan Ad Hoc, KPU Jabar Manfaatkan Teknologi Informasi

Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok mengatakan, rekrutmen badan ad hoc merupakan salah satu agenda penting dalam tahapan penyelenggaraan pemilu.

Menurut dia, tingginya jumlah penduduk di Jabar akan mempengaruhi jumlah TPS pada Pilkada 2024 dan Pilkada.

Artinya, kata Rifqi, akan banyak juga badan-badan yang dibentuk KPU.

Kompleksitas kebutuhan SDM sebagai penyelenggara pemilu kini dapat difasilitasi dengan hadirnya Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA), teknologi yang diciptakan Pusat Data dan Informasi KPU RI dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. .

“Sekarang sudah ada SIAKBA yang bisa mempermudah proses pendataan pendaftar badan ad hoc. Harus kita pahami bahwa sulitnya merekrut lembaga ad hoc adalah kebutuhan SDM yang banyak karena jumlah TPS di Jabar memang banyak,” ujarnya di Bandung, Senin (10/10/2022).

SIAKBA adalah aplikasi yang membantu proses administrasi anggota KPU dan badan ad hoc.

Ada tiga fungsi SIAKBA, yaitu menyimpan data anggota KPU dan badan ad hoc, mendaftarkan anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan badan ad hoc.

SIAKBA dapat dioperasikan oleh pengguna yang telah terdaftar dalam sistem atau pengguna sebagai pemirsa.

Sistem informasi berbasis website ini akan diperkenalkan ke publik mulai November mendatang.

Dikatakan anggota KPU Provinsi Jawa Barat, UU SIAKBA Suryatna perlu diperkenalkan ke masyarakat luas.

Sosialisasi SIAKBA harus menyentuh berbagai lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. KPU berencana mensosialisasikan SIAKBA baik melalui media sosial maupun secara konvensional.

Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Nina Yuningsih, mengatakan pelatihan SIAKBA bisa menghasilkan badan ad hoc yang berkualitas.

Sistem informasi ini memang berfungsi sebagai teknis administrasi, namun diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

“Kita harus memastikan kualitas penyelenggara pemilu. Mereka harus dipastikan memiliki sikap profesional dan netralitas agar Pemilu dan Pilkada di Jabar berintegritas. SIAKBA bukan penentu itu, tapi melalui SIAKBA publik bisa menilai transparansi kita dalam upaya kita menciptakan SDM yang berkualitas,” kata Nina Yuningsih.

Baca juga: KPU Kabupaten Purwakarta Dinyatakan Bersalah oleh Bawaslu Jabar Soal Pelanggaran Administratif

Leave a Reply

Your email address will not be published.