Tekno  

Sampaikan Jawaban atas Pandangan Fraksi, PJ Gubernur Banten Al Muktabar: Tingkat PAD dengan Mengembangkan Teknologi Informasi

Serang,” Sriwijayatoday.Com.-

Pelaksana Tugas (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menyatakan, kenaikan target penerimaan dalam struktur rencana APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada hasil perhitungan yang rasional dan terukur.

Hal itu dikatakan Al Muktabar saat rapat paripurna di DPRD Provinsi Banten dengan agenda tanggapan Gubernur terhadap Pandangan Umum fraksi terhadap nota pengantar Gubernur tentang Raperda APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023, Selasa (11 /10/2022).

Al Muktabar mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2023 meningkat sebesar 9,72 persen dibandingkan target PAD dalam APBD Murni Tahun Anggaran. 2022.

“Peningkatan target PAD terbesar dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah, potensi ini sudah diperhitungkan secara rasional dan terukur,” kata Al Muktabar.

“Termasuk memperhitungkan nilai tunggakan pajak kendaraan bermotor dan potensi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor yang berasal dari kendaraan baru, dengan mempertimbangkan perkembangan selama masa pemulihan ekonomi tahun 2023,” lanjutnya.

Selain itu, Al Muktabar mengatakan, pihaknya akan terus mengupayakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD melalui pengembangan inovasi pembayaran, upaya penagihan dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta kebijakan pemberian insentif bagi wajib pajak.

“Peningkatan pendapatan daerah dalam Raperda APBD Tahun Anggaran 2023 dari sektor pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 6,69 persen jika dibandingkan dengan target penerimaan daerah dalam APBD murni tahun anggaran 2022,” ujarnya.

Lebih lanjut, Al Muktabar mengatakan untuk mendukung optimalisasi pendapatan tersebut, Pemprov Banten terus mengembangkan teknologi informasi untuk kemudahan dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

“Termasuk implementasi pembayaran pajak kendaraan bermotor digital melalui aplikasi Samsat digital nasional (sinyal), aplikasi Samsat Banten Raya (sambat), E-Commerce dan gerai ritel,” jelasnya.

Menurutnya, Raperda APBD TA 2023 akan memprioritaskan beberapa hal yang sudah terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang merupakan upaya pembangunan di Provinsi Banten.

“Semua sasaran dalam rangka upaya pembangunan di Provinsi Banten, tentunya sektor yang menjadi pelayanan dasar akan menjadi hal utama dan sektor penunjang pelayanan dasar menjadi rangkaian prioritas,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Al Muktabar juga mengungkapkan, pihaknya tengah berupaya meningkatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menghadapi berbagai kondisi dan situasi ke depan.

“Kami berusaha meningkatkan BTT untuk menghadapi berbagai situasi di masa depan, termasuk ketika menghadapi inflasi dan kemudian hal-hal yang terkait dengan bencana. Itu yang kami ingin menjadi penting sebagai bagian dari pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Al Muktabar juga berharap Raperda anggaran APBD 2023 ini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan diharapkan dapat mengawasi dan bersama-sama mengawasi pembangunan di Provinsi Banten.

“Semoga ini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka membangun Provinsi Banten,” ujarnya.

Rapat paripurna DPRD Provinsi Banten dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Fahmi Hakim. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni, Ketua OPD Provinsi Banten. (Setda/Ed)

Leave a Reply

Your email address will not be published.