Tekno  

Setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengadopsi model kemitraan vendor “‘organisasi bayangan'”, apa hasil dan dampaknya bagi dunia pendidikan?

Dalam beberapa pekan terakhir, Menteri Pendidikan (Mendikbudristekdikti) Nadiem Makarim menjadi sorotan karena pernyataannya tentang keberadaan organisasi bayangan terdiri dari 400 orang yang membantu Kemdikbudristekdikti menghasilkan teknologi pendidikan. Hal itu ia sampaikan pada Transforming Education Summit di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), bulan lalu.

Dalam klarifikasinya, Nadiem menjelaskan “organisasi bayangan“Ini adalah tim yang terdiri dari berbagai product manager, software designer, hingga data scientist dari GovTech Edu, sebuah unit di bawah PT Telkom.

Menurut Nadiem, tim ini lebih dari sekedar vendor kementerian: mereka juga menjadi partner dalam bertukar pikiran yang bekerja secara intensif dengan tim internal Kemdikbudristekdikti.

Terlepas dari berbagai kontroversi yang muncul terkait birokrasi – termasuk masalah konflik kerja antara tim ini dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kemdikbudristekdikti – kemitraan teknologi “organisasi bayangan” menandakan model baru produksi platform pendidikan oleh pemerintah.

Lantas, apa urgensi tim teknologi Kemdikbudristekdikti ini, dan apakah karya mereka benar-benar berdampak pada dunia pendidikan?

Pergeseran pola produksi teknologi pendidikan

Peneliti Kemdikbudristekdikti Goldy Fariz Dharmawan mengatakan, pihaknya membutuhkan mesin produksi berteknologi lebih baik untuk mendukung upaya transformasi pendidikan di Indonesia.

“Kami mencoba mencari cara untuk membuat pendidikan lebih mudah diakses dari daerah yang relatif terpencil. Sejalan dengan kebijakan nasional peningkatan konektivitas, ada peluang, kita bisa memanfaatkan teknologi sebagai salah satu cara untuk meningkatkan akses sumber belajar,” ujarnya.

Berbagai elemen dalam paket kebijakan Belajar Gratis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan – mulai dari penerapan Kurikulum Merdeka hingga pembenahan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) – misalnya, membutuhkan dukungan teknologi dan platform.

Sayangnya, kata Goldy, kompetensi dan keahlian dalam pengembangan teknologi yang dibutuhkan untuk upaya di atas tidak diperoleh dengan mudah dari sumber daya manusia internal Kemendikbud.

Edi Subkhan, dosen teknologi pendidikan Universitas Negeri Semarang juga menyebutkan bahwa Pusat Teknologi Informasi dan Informasi (Pusdatin) Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbudristekdikti – yang sebelum era Nadiem dikenal sebagai Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekkom) – sebelumnya memproduksi berbagai produk teknologi pendidikan yang desainnya minim evaluasi dan belum terbukti dampaknya.

Di antaranya, kata Edi, ada Rumah Belajar, TV Edukasi, platform materi pembelajaran di Google Play Store, hingga berbagai multimedia interaktif berbasis Android.

“Sebagian besar produk dibuat tetapi hampir Tidak ada evaluasi atau informasi yang sampai ke masyarakat pendidikan, sejauh mana produk Pustekkom benar-benar bermanfaat bagi dunia pendidikan [..] Mungkin karena itu, maka Nadiem merasa perlu ada terobosan,” kata Edi.

Goldy juga mengungkapkan beberapa keuntungan lain dari kerjasama produksi teknologi pendidikan antara Kemdikbudristekdikti dan GovTech Edu.

“Pada tahap awal, jika kita menyewa vendor, kita sudah tahu apa yang harus dilakukan [..] tapi terkadang agak sulit untuk diterjemahkan ke teknologi. Keuntungan dari ‘satu tim teknologi untuk semua’ ini adalah semuanya dapat dibuat dalam arsitektur yang sama,” katanya.

Ia juga mengatakan bahwa kerjasama ini membuat Kemendikbud lebih mudah dalam menjalankan prosesnya meningkatkan (pengembangan dan perluasan) seiring dengan pertumbuhan produk dan penggunanya.

Platform keluaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Syaiputra Diningrat, dosen teknologi pendidikan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya (UNIPASBY), menjelaskan, produksi teknologi pendidikan di Kemdikbudristekdikti telah menghasilkan beberapa platform yang berupaya mendukung transformasi pendidikan tandu Nadiem.

Salah satunya adalah serangkaian platform yang fokus pada peningkatan efisiensi dan transparansi pengelolaan sumber daya sekolah.

“Maka Kemdikbud meluncurkan ARKAS (Aplikasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah). Dulu anggarannya Tidak buka ya, Tidak dipublikasikan ke publik. Lewat ARKAS salah satunya bisa dibuka, siapa saja bisa melihat,” ujarnya.

“Aplikasi kedua adalah SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah). Jika satuan pendidikan ingin membeli barang, seperti komputer, mereka didorong untuk membeli melalui sistem itu […] mulai dari penganggaran, pembelian, bahkan nanti bisa dari pelaporan berbasis digital.”

Menurut Kemdikbudristekdikti, ARKAS kini digunakan oleh lebih dari 216.000 sekolah dengan total dana kelolaan lebih dari Rp 51 triliun. Sementara itu, SIPlah telah digunakan oleh lebih dari 100 ribu sekolah dan telah bekerjasama dengan sedikitnya 84 ribu Usaha Kecil Menengah (UMKM).

Penjelasan Nadiem ke DPR terkait kerja sama Kemdikbudristekdikti dengan GovTech Edu, serta produk teknologi pendidikan yang mereka hasilkan.

Ada juga platform Rapor Pendidikan – yang dapat diakses sekolah untuk melihat kondisi literasi, numerasi, dan kualitas belajar siswa berdasarkan hasil Penilaian Nasional – hingga platform Kampus Merdeka yang memfasilitasi siswa dengan lintas mata pelajaran. program pengembangan diri kampus atau dunia industri.

Yang juga menjadi unggulan teknologi pendidikan Kemdikbudristekdikti adalah platform Merdeka Mengajar. Platform ini, jelas Syaiputra, bertujuan untuk memfasilitasi para guru yang berminat menerapkan Kurikulum Mandiri yang dikembangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Di “aplikasi super“Ini (aplikasi super), misalnya, memungkinkan guru untuk mendalami Kurikulum Merdeka, mengakses berbagai bahan ajar, menilai kemampuan awal siswa, dan berbagi metode pembelajaran dengan guru lain di seluruh Indonesia.

“Misalnya ada modul yang mereka rancang atau metode pengajaran baru yang mereka kembangkan, bisa dibagikan. Menjadi seorang guru Tidak harus membuat dari awal tetapi dapat diadopsi dari [guru] orang lain jika dia merasa cocok, atau jika dia mampu berkembang sesuai dengan konteks yang dia butuhkan, ”kata Goldy.

Menurut Kemdikbudristekdikti, lebih dari 1,6 juta guru telah menggunakan platform Merdeka Mengajar, dan lebih dari 92.000 konten pembelajaran telah diunggah oleh guru untuk menginspirasi rekan-rekan mereka.

Namun, masih banyak tantangan di lapangan

Di satu sisi, peneliti memuji layanan digital yang lebih terintegrasi ini dan adanya platform khusus yang pada akhirnya berfokus pada pengembangan guru.

Namun, masih ada beberapa tantangan dan kekurangan dalam aspek lain.

PertamaEdi mengkritik kurangnya transparansi dalam evaluasi terkait efektivitas platform tersebut, sehingga berpotensi mengulangi kesalahan Pustekkom sebelum era Nadiem.

“Pekerjaannya dari dulu hingga sekarang adalah mengevaluasi kegunaan dari produk yang telah dikerjakan” [..] Kita belum bisa menilainya. Mungkin kalaupun ada akan langsung digunakan untuk perbaikan internal sistem itu sendiri, jadi Tidak juga kepada masyarakat,” ujarnya.

“Apakah bahannya [di platform itu] benar-benar dapat meningkatkan kompetensi pedagogik (metode mengajar) guru atau meningkatkan penguasaan materi?”

Dalam melakukan penelitian, desain, dan evaluasi teknologi pendidikan, misalnya, Edi mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum banyak melibatkan perguruan tinggi.

“Kampus kita banyak, begitulah hubungannya dengan kementerian” Tidak yang jelas, kementerian dengan lembaga seperti SMERU atau PSPK kini lebih dominan. Boleh saja, tapi kalau mau membenahi struktur dan sistemnya, pusat studi dan kampus diberi kesempatan yang sama, jadi Tidak terbuang sia-sia,” ujarnya.

Mengutip buku”Pendidikan Indonesia: Guru, Sekolah, dan Birokrasi Pusat(2005) oleh guru besar pendidikan di AS, Christopher Bjork, Edi mengatakan bahwa kementerian cenderung lebih memilih mendengarkan lembaga semacam itu daripada meneliti dan bertemu guru di lapangan.

KeduaEdi menyayangkan masih ada beberapa guru yang masih kesulitan atau enggan menggunakan layanan digital yang dikembangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya platform Merdeka Mengajar.

“Dari komentar guru, variasi guru kita bermacam-macam. [..] Misalnya di Semarang, yang usianya 40 tahun ke bawah kebanyakan sudah tidak asing lagi [dengan teknologi pendidikan], tapi yang 40 ke atas? Seperti di [platform belajar] Coursera mandiri Baik. Kami mengikuti, lalu ada umpan balik – guru Tidak Biasakan,” kata Edi.

“Adapun faktor kepercayaan” [..] ada juga guru yang mengatakan ini hanya kebijakan politik, pasti menterinya nanti ganti lagi, kebijakan dan platform ini akan ditinggalkan,” tambah Syaiputra.

Goldy tidak memungkiri bahwa di lapangan, pelayanannya harus menghadapi tantangan, dari respon guru terkait platform dan potensi digital konflik budaya kerja di kementerian.

Namun, ia mengungkapkan optimisme ke depan, dan menekankan bahwa kementeriannya memiliki berbagai mekanisme untuk menindaklanjuti hambatan dan tanggapan masyarakat untuk memperbaiki diri.

“Kalau kita objektif, ada cerita baik dan cerita buruk. Cerita yang bagus perlu menjadi pelajaran untuk masa depan, ‘oh ini adalah praktik yang baik’. Kemudian yang buruk, misalnya terlambat atau gagal dan akhirnya dibongkar, kita perlu memeriksa mengapa ini bisa terjadi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.