Tekno  

Tahun Depan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dioperasikan Sepenuhnya, Apa Itu SPBE?

TEMPO.CO, Jakarta – Pada tahun 2023, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang beroperasi penuh. Upaya mendorong pencapaian target tersebut ditandai dengan pembangunan data center atau data center milik negara yang berbasis cloud.

Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengatakan transformasi digital di sektor pemerintahan sudah berjalan dan proses integrasi sedang dikembangkan secara bertahap. Kebijakan ini juga telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

“Transformasi digital di sektor pemerintahan terus berlanjut, dan kami targetkan pada 2023 akan masif,” kata Semuel dalam konferensi video, Selasa, 21 Juli.

Berdasarkan peraturan tersebut, SPBE merupakan penyelenggara pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna SPBE yang terdiri dari instansi pemerintah, pegawai negeri sipil negara, dunia usaha, masyarakat dan pihak lain.

Secara umum, SPBE bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Saat ini, dikutip dari halaman menpan.go.id, pemerintah sedang menyiapkan sistem interoperabilitas untuk aplikasi pemerintah, baik di tingkat kementerian dan lembaga (K/L) pusat maupun daerah. Secara umum, SPBE merupakan salah satu bentuk inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mendukung semua sektor pembangunan.

Selama ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara individual sesuai dengan kapasitasnya, dan telah mencapai tingkat kemajuan yang sangat bervariasi untuk SPBE secara nasional.

Untuk membangun sinergi dalam pelaksanaan SPBE yang memiliki kekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional. Rencana ini disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif di bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran strategis SPBE tahun 2018 – 2025 dan sasaran pembangunan SPBE. aparatur negara sebagaimana tertuang dalam RPJP Nasional 2005 – 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Pengelolaan SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta monitoring dan evaluasi SPBE nasional, dibentuk Tim Koordinasi SPBE Nasional.

Tim Koordinasi SPBE Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tim Koordinasi SPBE Nasional mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tim Koordinasi SPBE Nasional

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasisebagai Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional

Sebagai Ketua Tim Koordinasi, Menteri PANRB bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan kegiatan SPBE Nasional, mengkoordinasikan proses bisnis pemerintah, menetapkan aplikasi umum dan menetapkan manajemen SDM, manajemen risiko dan manajemen perubahan. Pada unsur SPBE, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bertanggung jawab atas perancangan dan pelaksanaan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE pada domain Administrasi Pemerintahan, dan bertanggung jawab pada domain Pelayanan tentang penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pelayanan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik.

2. Menteri Dalam Negeri

Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan proses bisnis, terutama yang terkait dengan implementasi dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

3. Menteri Keuangan

Menteri Keuangan adalah Anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional. Menteri Keuangan bertanggung jawab mengoordinasikan perencanaan dan penganggaran pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah secara nasional.

4. Menteri Komunikasi dan Informatika

Menteri Komunikasi dan Informatika adalah Anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional. Menkominfo bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pengembangan aplikasi, mengoordinasikan pengembangan infrastruktur TIK, menetapkan kebijakan audit TIK dan menerapkan layanan teknologi informasi dan komunikasi dan manajemen aset.

Pada unsur SPBE, Menteri Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab atas rancang bangun dan pengelolaan Pusat Data Terpadu, penatausahaan Jaringan Intra Pemerintah, pelaksanaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, serta penetapan Aplikasi Umum SPBE.

5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Menteri PPN/Bappenas bertanggung jawab mengoordinasikan perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat. Selain itu, Menteri PPN/Bappenas juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pengelolaan data dan data pelaksanaan SPBE di Indonesia.

Pada unsur SPBE, Menteri PPN/Bappenas bertanggung jawab atas ranah penyajian rancangan dan implementasi Rencana Induk Sistem Pemerintahan Nasional Berbasis Elektronik. Di ranah Data dan Informasi, Menteri PPN/Bappenas bertanggung jawab atas identifikasi, penyelarasan, dan pengelolaan seluruh data dan informasi dalam pelaksanaan SPBE Nasional.

6. Kepala Badan Siber dan Kripto Nasional

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara bertanggung jawab mengkoordinasikan dan melaksanakan pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara menyeluruh pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat secara menyeluruh. Selain itu, Kepala BSSN juga bertanggung jawab dalam penyusunan standar keamanan SPBE Nasional, penetapan manajemen keamanan dan pelaksanaan audit keamanan SPBE Nasional.

7. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan audit infrastruktur Sistem Pemerintahan Nasional Berbasis Elektronik dan Aplikasi Umum terkait pelaksanaan SPBE. Selain itu, Kepala BPPT juga bertanggung jawab untuk menetapkan manajemen pengetahuan dan alih teknologi dalam upaya pelaksanaan SPBE secara nasional.

Dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi SPBE Nasional dapat melibatkan menteri/pimpinan lembaga terkait. Tugas dan tata kerja Tim Koordinasi SPBE Nasional ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional

NAOMY A. NUGRAHANI

Baca: Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel dengan SPBE

Selalu update informasi terbaru. Tonton berita terkini dan berita pilihan dari Tempo.co di saluran Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate bergabung. Anda perlu menginstal aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.