Tekno  

TGIPF Minta Ketua PSSI Mundur, Ini Kata Pengamat Sepak Bola

Pengamat sepak bola minta aturan diterapkan jika ketua PSSI harus mundur

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tim Gabungan Pencari Fakta Independen (TGIPF) mengeluarkan beberapa rekomendasi, salah satunya meminta ketua dan pengurus PSSI mundur. Permintaan mundur itu sebagai tanggapan atas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang pada awal Oktober lalu.


Menanggapi hal tersebut, pengamat sepak bola nasional, Eko Noer Kristiyanto mengatakan, kejadian di Kanjuruhan memang bisa menjadi alasan kuat untuk mendesak ketua PSSI mundur. Namun, kata dia, upaya pengunduran diri ketua dan anggota pengurus PSSI harus sesuai aturan.


“Rekomendasi ini terkait rekomendasi terkait moral ya. Jadi eksekusinya tentu bukan di pemerintah, apalagi tim pencari fakta. Jadi eksekusinya tetap harus dari orang-orang PSSI,” kata Eko, Sabtu (10/10). /15/2022).


“Yang jelas kalau ada gerakan untuk mengganti orang-orang ini tetap harus dilakukan secara konstitusional melalui Kongres Luar Biasa (KLB). Jadi tidak boleh ada intervensi pemerintah,” tambahnya.


Menurutnya, niat pemerintah atau TGIPF untuk memajukan sepakbola harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Jadi pemerintah bisa mengatur (mengatur) pemilih atau mempengaruhi pemilih, tapi tetap tidak boleh campur tangan secara langsung, jadi kalau pemerintah mau perubahan ya silahkan. Pengaruhi pemilih,” katanya.


Seperti diketahui, TGIPF dalam rekomendasinya, meminta percepatan merebaknya formasi PSSI yang lebih baik. Ketua dan anggota panitia pelaksana juga dianggap mengundurkan diri akibat kejadian di Kanjuruhan.


“Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI, tapi di negara yang memiliki landasan moral dan etika serta budaya yang luhur, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Pengurus Besar mengundurkan diri sebagai bentuk moral. tanggung jawab terhadap 712 korban, yang pada saat laporan ini disusun, telah mencapai 132 orang meninggal, 96 orang luka berat, 484 orang luka sedang/ringan, beberapa di antaranya dapat berdampak jangka panjang,” kata TGIPF dalam rekomendasinya.


“Untuk menjaga kesinambungan kepengurusan PSSI dan menyelamatkan sepak bola nasional, para pemangku kepentingan PSSI diminta untuk mempercepat Kongres atau mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menghasilkan kepemimpinan dan manajemen PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan. Pemerintah tidak akan memberikan izin pertandingan liga sepak bola profesional di bawah PSSI, yaitu Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, hingga ada perubahan dan kesiapan yang signifikan oleh PSSI dalam mengelola dan menjalankan kompetisi sepak bola di tanah air. Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 tetap berjalan dengan tetap memperhatikan ketertiban umum dan koordinasi dengan aparat keamanan,” imbuhnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.