Tekno  

Wakil Ketua MPR Tegaskan Pendidikan Harus Bebas Diskriminasi

Jakarta

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyatakan bahwa pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari segala bentuk diskriminasi, intoleransi dan tindakan kekerasan lainnya. Menurutnya, hal ini harus secara konsisten diwujudkan agar menghasilkan anak bangsa yang mampu mengamalkan nilai-nilai kebangsaan.

“Kita harus mendukung penuh upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari intoleransi dan diskriminasi, serta tindakan kekerasan untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang memahami nilai-nilai luhur bangsa yang diwarisi dari para pendiri bangsa,” ujar Lestari dalam keterangannya, Minggu (9/10/2010). 2022).

Rerie, sapaan akrab Lestari, menjelaskan dugaan praktik diskriminatif dalam lingkungan belajar di lembaga pendidikan mengemuka di media sosial dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, hal ini harus mendapat perhatian serius agar sejumlah permasalahan yang ada bisa segera diatasi.

Salah satunya adalah dugaan diskriminasi yang dialami siswa Kristen di SMAN 2 Depok, Jawa Barat dalam menjalankan ritual pagi. Kejadian ini bahkan mendapat perhatian Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim.

Nadiem mengungkapkan amanat UU no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas menyebutkan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, dan pluralisme bangsa.

Rerie mendukung tanggapan Nadiem. Ia berharap tanggapan tersebut disertai dengan langkah klarifikasi dan investigasi yang memadai terkait dugaan diskriminasi yang terjadi, sehingga upaya perbaikan yang diharapkan benar-benar dapat terwujud dengan baik.

Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah ini mengungkapkan sejumlah kajian, diskriminasi biasanya dilatarbelakangi beberapa penyebab. Antara lain, perbedaan latar belakang sosial, perbedaan etnis tertentu, keterbatasan fisik, kekuatan kelompok kuat dan lemah atau kelompok mayoritas dan minoritas.

Anggota Dewan Tinggi Partai NasDem itu mengatakan, para pemangku kepentingan harus secara konsisten memastikan proses belajar mengajar yang adil dan tidak diskriminatif melalui sistem, kebijakan dan pengawasan yang didukung oleh semua pihak.

Rerie juga mengajak para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk bersama-sama memahami dan menjunjung tinggi prinsip toleransi, anti diskriminasi, kebhinekaan, keadilan dan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan pendidikan.

(ga/ga)

Leave a Reply

Your email address will not be published.