Tekno  

Warga Belum Siap TV Digital, Dalih Pembatalan atau Bahkan Mendorong ASO?

Jakarta, CNN Indonesia

Mayoritas penduduk di 11 kota di Indonesia, termasuk Jakarta, dikatakan belum siap menjalani Analog Switch Off (Analog Switch Off).ASO) dan beralih ke TV digital. Namun, apakah itu harus menjadi alasan pembatalan polis?

Berdasarkan hasil survei firma riset AC Nielsen per akhir September 2022, yang diterima CNNIndonesia.com Selasa (4/10), hanya 39 persen warga yang siap mengikuti ASO.

Seperti di Jakarta, hanya 22 persen penduduk yang memiliki siaran digital terintegrasi TV atau sudah memiliki teknologi DVBT2.

Mengenai kesiapan masyarakat terkait migrasi ke TV digital, Nielsen merinci di Jakarta hanya 57 persen, Bandung 60 persen, Surabaya 72 persen, Semarang 58 persen, dan tertinggi di Medan 73 persen.

Secara keseluruhan, 11 kota di Indonesia yang disurvei Nielsen menghasilkan hanya 61 persen penduduk yang siap untuk TV digital.

Selain itu, Nielsen juga mengungkapkan kesiapan TV digital untuk didominasi oleh ekonomi kelas menengah ke atas.

Pertama, kepemilikan TV digital di 11 kota. Riset Nielsen menunjukkan kelas atas mencapai 33,4 persen, kelas menengah 57,3 persen, dan kelas bawah 9,3 persen.

Kedua, dari segi kesiapan rumah untuk menyambut ASO. Kelas atas 54,4 persen, kelas menengah 43,5 persen, dan kelas bawah 2,1 persen.

Ketiga, khusus di Jakarta, mereka yang siap beralih ke TV digital dari kelas atas mencapai 54,6 persen, kelas menengah 44,2 persen, dan kelas bawah hanya 1,1 persen.

Berdasarkan UU Cipta Kerja, TV analog harus dimatikan total dan beralih ke TV digital dengan batas waktu 2 November 2022. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memberikan batas waktu bertahap berdasarkan wilayah.

Misalnya, Jabodetabek memulai ASO pada 5 Oktober. Namun, itu dibatalkan atas desakan industri televisi.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong mengungkapkan ASO di Jabodetabek yang seharusnya dimulai pada 5 Oktober ditunda. Alasan penundaan itu dikatakan atas permintaan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI).

“Untuk Jabodetabek kita sudah siapkan 5 Oktober untuk ASO. Tapi ATVSI yang membawahi lembaga penyiaran swasta itu meminta Jabodetabek disesuaikan dengan aturan yang ada di undang-undang yaitu 2 November,” katanya, Selasa (4/10). .

“Karena kami mendukung, pemerintah juga memfasilitasi permintaan dari ATVSI untuk pelaksanaan ASO Jabodetabek hingga 2 November,” tambahnya.

ATVSI mengaku telah meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menunda ASO di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. ATVSI menjelaskan penyebab kesiapan masyarakat menghadapi program ini.

“Ya itu benar, [penundaan] Permintaan ATVSI,” kata Syafril Nasution, Ketua ATVSI, melalui telepon kepada CNNIndonesia.comSelasa (5/10).

Syafril meminta Pemerintah mengkaji ulang kebijakan ASO dengan mempertimbangkan hasil survei.

“Kami melihat pemerintah perlu mempelajari bagaimana melakukan survei [kondisi] penduduk Indonesia. Yang jelas kita tidak boleh mempersulit rakyat Indonesia, itu sudah jelas,” ujarnya.

Apakah ada kebutuhan untuk mengubah aturan ASO dalam Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja?

“Kalau nanti pemerintah [berdasarkan] hasil pantauan atau data yang pemerintah lihat tanggal 2 November perlu dipertimbangkan untuk ditarik karena rakyat Indonesia belum siap, itu pemerintah,” jawab Syafril, Kamis (6/10).

Pakar industri media Universitas Airlangga Suko Widodo mengatakan Kominfo seharusnya tidak meragukan kebijakan ASO.

“Saya melihat di satu sisi mimpi Indonesia terlalu besar. Tapi di tingkat daerah gagal total. Karena pemilik stasiun TV belum benar-benar siap, apalagi yang lokal,” ujarnya, Rabu (5/10).

Meski begitu, Suko memandang migrasi ke TV digital itu mutlak. Di antara negara-negara lain di Asia Tenggara, hanya Indonesia dan Timor Leste yang belum menerapkannya.

“Saya bersedia [menilai migrasi ke TV] Digital itu wajib, tapi konsekuensinya di dunia yang semakin canggih nanti kalau dia menggunakan analog tidak akan ada yang menonton, tapi kalau dia punya digital, banyak alternatifnya,” jelasnya.

Solusinya adalah dengan memberikan subsidi khususnya kepada televisi lokal dalam proses migrasi ini. “Jalan tengah pemerintah adalah membayar, tetapi harus diawasi dengan baik,” kata Suko.

(bisa/bisa)


Leave a Reply

Your email address will not be published.